Incar Pimpinan MPR, Yorrys Melobi GKR Hemas hingga La Nyalla

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum Golkar Yorrys Raweyai mendatangi kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Wakil Ketua Umum Golkar Yorrys Raweyai mendatangi kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih dari Papua, Yorrys Raweyai, mengatakan berniat maju sebagai calon pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yorrys  mengaku sudah melobi sejumlah tokoh agar lolos menjadi pimpinan MPR mewakili unsur DPD.

    "Saya tidak ikut dalam pertarungan pimpinan DPD, tapi saya coba menggalang teman-teman, memberikan keyakinan, kalau boleh saya yang diusulkan oleh DPD untuk menjadi perwakilan DPD di MPR," kata Yorrys saat ditemui, Rabu malam, 29 Agustus 2019.

    Beberapa yang dilobi adalah tokoh-tokoh yang berniat maju sebagai pimpinan DPD. Menurut Yorrys, nominasi pimpinan DPD sejauh ini adalah Nono Sampono, Jimly Asshidique, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Mahyudin, dan La Nyalla.

    "Saya komunikasi semua sudah baik dan saya sampaikan, saya tidak ikut dalam proses pimpinan DPD. Tapi kalau temen-temen sepakat, saya ingin jadi perwakilan DPD di MPR," ujar politikus kawakan Partai Golkar ini.

    Yorrys mengklaim komunikasinya dengan partai politik yang ada di parlemen berjalan baik. Meski begitu dia mengaku masih menunggu tata tertib ihwal pemilihan pimpinan MPR yang saat ini tengah berlangsung.

    Merujuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3), pimpinan MPR berjumlah lima orang. Empat orang berasal dari unsur DPR dan satu orang perwakilan DPD.

    Namun saat ini berkembang sejumlah usulan agar kuota pimpinan MPR ditambah. Ada yang mengusulkan agar jumlah pimpinan menjadi sepuluh orang, ada pula yang mengusulkan delapan seperti saat ini. "Biar itu berproses di sana, kami tidak ikut," kata Yorrys.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.