Soal Capim, Yenti Garnasih: Menurut Anda, KPK Paling Benar?

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) bersama Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto (tengah kanan) dan tim dokter membuka tes kesehatan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan bahwa 20 besar nama-nama capim sudah melalui pertimbangan rekam jejak dari sejumlah lembaga, bukan hanya KPK.

"Menurut Anda, KPK selalu yang paling benar ya? Kami punya rekam jejak yang lain juga. Jadi kita kan bekerja. Kalau memang KPK (paling benar), enggak usah pakai pansel-panselan," kata Yenti di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

Yenti memastikan bahwa Pansel menerima semua pertimbangan rekam jejak para capim yang ditelusuri sejumlah lembaga selain KPK, di antaranya Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Polri, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan.

Penelusuran rekam jejak oleh KPK, kata Yenti Garnasih, hanya untuk membuktikan capim tersebut terindikasi tindak pidana korupsi. "Sementara kita kan enggak mau tercela. Tercela itu kan macam-macam, ada ketercelaan pidana korupsi, ada juga pidana lain yang tidak ter-tracking KPK. Jadi banyak hal," ujarnya.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebelumnya mengatakan bahwa lembaganya sudah menyerahkan bukti-bukti rekam jejak kepada Pansel Capim KPK, sekaligus memaparkannya pada 23 Agustus 2019. Kala itu bertepatan dengan pengumuman 20 capim yang lolos profile assessment.

Namun, dari 20 nama yang diumumkan, ada yang memiliki rekam jejak dugaan pelanggaran etik, penerimaan gratifikasi, hingga dugaan menghambat kerja KPK.






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

26 menit lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

3 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

3 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

18 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.