Pertahanan Ibu Kota Baru, Moeldoko: Sudah Dipikirkan dengan Baik

Editor

Purwanto

Wakil Ketua TKN, Moeldoko menghadiri acara silaturahmi dan pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi dibubarkan yang merupakan penanda bahwa TKN telah selesai melaksanakan tugasnya untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko menampik pandangan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain, yang menyebut pertahanan lokasi calon ibu kota baru di Kalimantan Timur rentan diserang oleh Cina. Ia mengatakan pemindahan ibu kota ini sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk pertahanan.

"Kalau nanti dengan teknologi baru, rudal jelajah itu mau di mana saja (lokasi ibu kota) bisa dilewati. Jadi menurut saya kajian ke arah sana sudah dipikirkan dengan baik," kata dia di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

Moeldoko menjelaskan justru dari sisi keamanan dan pertahanan nasional lokasi ibu kota baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara lebih baik ketimbang Jakarta. Luasnya ibu kota baru ini memudahkan mobilitas pasukan jika terjadi pertempuran.

Andai pertempuran terus berlanjut, pasukan Indonesia masih diuntungkan dengan keberadaan hutan-hutan di sekeliling kota. "Kita punya keunggulan, tentara kita punya keunggulan, apalagi Kopassus perang hutannya, sangat diakui itu," tuturnya.

Untuk menunjang pertahanan di sana, kata Moeldoko, pemerintah berniat membangun pangkalan militer di sana. "Nanti ada pembangunan pangkalan militer yang lebih lengkap lagi," katanya.

Sebelumnya, lewat akun media sosial, Tengku Zulkarnain menilai Kalimantan Timur mudah diserang Cina karena posisinya yang satu garis lurus di bawah Cina. Ia menyebut pemindahan ini juga tidak meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

"Pindah Ibukota Sama Sekali Tdk Meningkatkan Nilai Ekonomi Apapun bagi Negara dan Rakyat Indonesia. Malah Secara Pertahanan Sangat Mudah Dijangkau China dgn Kapal Perang, Pesawat Tempur, bahkan Rudal China. Lurus dan Terbuka! BAHAYA
Para Ahli Intelijen BICARALAH. Jgn Diam Saja...!," cuitnya, kemarin.

Status Zulkarnain ini pun viral dan hingga berita ini ditulis mendapat 12 ribu komentar, dicuit ulang sebanyak 4.300, dan disukai 7.477 oleh pengguna Twitter.

AHMAD FAIZ






Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

8 hari lalu

Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

Kepala Staf Presiden Moeldoko siap mengeluarkan data untuk menangkis tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.


Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

8 hari lalu

Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

Moeldoko menilai kejadian pembocoran data yang dilakukan peretas dengan identitas Bjorka menjadi sinyal untuk pemerintah berbenah diri.


Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

8 hari lalu

Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

Moeldoko pun menilai perintah Dudung dalam rekaman yang tersebar hanya reaksi spontan atas pernyataan Effendi Simbolon.


Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

11 hari lalu

Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

PT INTI telah memiliki sistem cloud dan blockchain lokal dengan sistem kemanan siber yang dikembangkan bersama dengan BSSN.


Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

11 hari lalu

Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

Presiden Joko Widodo mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Sah! Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

12 hari lalu

Sah! Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

Jokowi menandatangani inpres yang memerintahkan instansi pemerintah pusat hingga daerah menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.


Pengalihan ke Kendaraan Listrik, Moeldoko Sebut Bisa Hemat Devisa hingga Rp 2.000 Triliun

12 hari lalu

Pengalihan ke Kendaraan Listrik, Moeldoko Sebut Bisa Hemat Devisa hingga Rp 2.000 Triliun

Jokowi memerintahkan setiap menteri hingga kepala daerah menyusun regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik


Moeldoko Minta Dana Rp 705 Miliar untuk Faskes TNI Dicairkan: Kasihan Prajurit

12 hari lalu

Moeldoko Minta Dana Rp 705 Miliar untuk Faskes TNI Dicairkan: Kasihan Prajurit

Moeldoko menyatakan pencairan dana klaim kesehatan di fasilitas kesehatan milik TNI terhambat sehingga mengganggu operasional.


Presiden Jokowi Teken Kepres Pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR

12 hari lalu

Presiden Jokowi Teken Kepres Pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR

Presiden Jokowi telah meneken kepres pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR.


Moeldoko Klaim Demo Tolak Harga BBM Naik Berjalan Kondusif

13 hari lalu

Moeldoko Klaim Demo Tolak Harga BBM Naik Berjalan Kondusif

Demo menolak harga BBM naik di Patung Kuda, Jakarta Pusat sempat memanas dan massa bertahan hingga malam hari