Jokowi Bilang Pemblokiran Internet di Papua Demi Kebaikan Bersama

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo mengunjungi area terdampak banjir bandang Sentani di Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Banjir bandang Sentani menyebabkan 105 korban jiwa serta ratusan rumah rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo mengunjungi area terdampak banjir bandang Sentani di Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Banjir bandang Sentani menyebabkan 105 korban jiwa serta ratusan rumah rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemblokiran internet di Provinsi Papua dan Papua Barat demi kebaikan bersama. "Iya, itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan memblokir internet di Papua dan Papua Barat, menyusul adanya aksi demonstrasi yang terus berlanjut. Pemblokiran layanan data dilakukan sejak Rabu sore, 21 Agustus 2019. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan situasi. Selain itu, pemblokiran oleh kementerian juga menimbang alasan keamanan dan ketertiban.

    Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan belum memastikan kapan akan mencabut kebijakan tersebut. Ia menyebut ada dua syarat agar layanan telekomunikasi dapat kembali pulih.

    Pertama, kata Ferdinandus, jika situasi sudah normal. Situasi bakal dipandang normal apabila ketegangan demonstran mereda. Tandanya, tidak ada lagi kerusuhan dan aksi di jalanan.

    Syarat kedua, jumlah penyebaran konten-konten hoaks di Papua yang mengandung narasi provokatif menurun. Ferdinandus mengatakan, dalam tiga hari, telah ditemukan 62 akun aktif yang menyebarkan konten sensitif dan memantik kericuhan. Konten tersebut tersebar melalui platform WhatsApp Group, Instagram, dan Facebook.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.