JK Berharap Masyarakat Papua Mau Terima Permintaan Maaf

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) melakukan hormat saat menjadi Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-74 Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2019. Peringatan HUT RI tersebut mengangkat tema SDM Unggul Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap masyarakat Papua bisa menerima permintaan maaf dari kepala daerah di Jawa Timur pasca insiden dengan mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu. JK mengatakan penerimaan itu bisa mendinginkan suasana yang memanas di Papua.

JK merujuk pada permintaan maaf dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terhadap tindakan diskriminatif dan rasis yang dilakukan di wilayahnya. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwo, yang diduga mengeluarkan pernyataan kontroversial terhadap mahasiswa asal Papua, juga telah meminta maaf.

"Jadi apa yang diharapkan sudah selesai. Jadi karena itu masyarakat di Papua kami harapkan dapat menerima, penyesalan dan permintaan maaf dari masing-masing yang berbuat salah," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Agustus 2019.

Tindakan diskriminatif dan rasis yang diterima mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang telah memicu gelombang protes. Bahkan aksi demonstrasi di Manokwari dan Kota Sorong bahkan hingga Jayapura berakhir dengan kerusuhan.

"Kami prihatin dan menyesalkan kejadian di beberapa kota. Kejadian di Surabaya, Malang, Manokwari, Sorong, Jayapura. Kami harap ini akan cooling down," kata JK.






OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

2 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

4 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

2 hari lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

3 hari lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

3 hari lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

4 hari lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

4 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

4 hari lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

5 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

7 hari lalu

OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

TNI membantah klaim OPM soal dua tentara yang tewas ditembak di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapendam Cendrawasih sebut kabar itu hoaks.