Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setahun Emil-Uu, Jabar Ngabret dengan Dynamic Government

image-gnews
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Wakil Gubernur UU Ruzhanul Ulum berjalan menuju Gedung Sate untuk menghadiri acara sertijab Gubernur Jawa Barat di Bandung, Kamis, 6 September 2018. Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum resmi menjabat untuk masa jabatan 2018-2023. ANTARA/M Agung Rajasa
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Wakil Gubernur UU Ruzhanul Ulum berjalan menuju Gedung Sate untuk menghadiri acara sertijab Gubernur Jawa Barat di Bandung, Kamis, 6 September 2018. Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum resmi menjabat untuk masa jabatan 2018-2023. ANTARA/M Agung Rajasa
Iklan

INFO NASIONAL — Sejak menjadi Gubernur Jawa Barat 5 September 2018 lalu, Ridwan Kamil sibuk berbenah. Hal yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana ekosistem pemerintahan mencapai target lebih cepat dan menghasilkan sesuatu yang konstruktif sebanyak mungkin. 

Emil, demikian Ridwan Kamil akrab disapa, sadar betul APBD tidak akan mampu membiayai semua pembangunan di Jawa Barat. Untuk infrastruktur saja, duit yang dibutuhkan Rp 1.200 triliun. Sementara APBD 2019 hanya Rp 37,05 triliun untuk mengerjakan 58 proyek strategis selama satu tahun. Untuk kebutuhan infrastruktur saja, APBD Jabar hanya secuil. Belum lagi untuk kebutuhan suprastruktur. 

Di samping itu, kebutuhan masyarakat begitu dinamis, teknologi terus berkembang, dan tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus bertambah. Namun, ruang gerak birokrasi terbatas. Banyak sekat yang membuat roda pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat selama ini berjalan lamban.

Untuk itulah Emil memperkenalkan Dynamic Government atau Pemerintahan Dinamis. Sebuah ekosistem pemerintahan yang mampu menjalankan pola pembangunan yang kolaboratif. Semua pihak, di luar aparatur sipil negara dapat terlibat dalam pembangunan. 

Selama satu tahun ini hari-hari Emil lebih banyak disibukkan dengan bertemu banyak orang yang memiliki sumber daya, baik itu uang, akses, teknologi, pengetahuan, maupun man power

Emil sendiri mengibaratkan dirinya sebagai seorang marketing. Jawa Barat dengan kekayaan alam, manusia, serta kekayaan budaya dan makanan, selalu dibawanya di berbagai forum, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk dikolaborasikan dengan para pemilik sumber daya. “Saya ini gubernur yang merangkap marketing,” kata Emil kepada seorang jurnalis senior di sela kunjungan luar negeri ke Inggris–Skotlandia– Swedia, akhir Juli 2019. 

Pemerintahan Dinamis sebenarnya bukan konsep baru di dunia, tetapi barang baru di Indonesia. Secara teori dunia mengenalnya dengan Birokrasi 3.0. Sementara selama ini Indonesia masih menggunakan pola Birokrasi 2.0 atau Birokrasi Performa yang mengutamakan reward and punishment

“Apa yang dilakukan gubernur sebelumnya sudah baik, tidak ada masalah. Hanya saya punya cara-cara baru untuk mengakselerasi sehingga (pembangunan) melompat,” katanya.  

Salah satu yang menjadi ciri khas Pemerintahan Dinamis adalah kolaborasi dengan lima unsur pembangunan, yakni kalangan ABCGM: akademisi, bisnis, community, government, dan media. Hubungan pentahelix inilah yang dipakai Emil sewaktu masih Wali Kota Bandung, dan kini dengan konsep Pemerintahan Dinamis, laju pembangunan di bawah Emil menjadi semakin cepat atau dalam bahasa Sunda disebut ngabret.

“Terjadi percepatan pembangunan dengan menerapkan konsep pentahelix. Ada banyak gagasan-gagasan baru, termasuk program di desa yang dikelola perbankan. Selain gagasan, juga ada sumbangan berupa DED (detail engineering design) untuk pembangunan,” kata Emil. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penerapan Pemerintahan Dinamis tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berputar lebih cepat, tetapi juga pintu anggaran pembangunan bertambah. Tidak mengandalkan APBD yang notabene terbatas, tetapi lima sumber anggaran lain. Yakni, KPBU (kerja sama pemerintah badan usaha) atau public private partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana ummat, dan dana CSR. 

Selain pembiayaan kreatif, Emil juga memulai terobosan untuk mendukung Pemerintahan Dinamis dapat berjalan di Pemdaprov Jabar. Salah satu caranya dengan menjalankan digital government agar pelayanan lebih baik dan cepat. 

“Untuk menjawab permasalahan birokrasi yang dihadapi selama ini, Pemdaprov Jawa Barat mendirikan Jabar Digital Service yang akan menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pembangunan. Jumlah aplikasi akan sebanyak jumlah permasalahan yang ada,” ujar Emil.

Pemerintahan Dinamis yang diusung Emil telah membawa nuansa baru dalam komunikasi dan koordinasi antarpemerintah daerah. Dengan gayanya yang milenial, Emil mengajak semua bupati/wali kota masuk dalam forum grup WhatsApp (WA) yang diberi nama Kopdar (Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah). Ini pola komunikasi yang sama sekali baru di Jabar. 

Sebagai wakil pemerintah pusat, Emil dapat berkoordinasi jauh lebih cepat dengan para kepala daerah di Jabar. Komunikasi yang dijalin menjadi tidak formal, tetapi lebih efektif karena cepat mengambil keputusan. Melalui WA grup Kopdar, Gubernur semakin tahu kebutuhan daerah dan treatment yang diberikan lebih terukur dan fair

“Dulu siapa yang melobi anggaran dia yang dapat, sehingga bisa jomplang. Yang rajin melobi gubernur bisa dapat sampai Rp 300-400 miliar. Tidak melobi cuma Rp 30 miliar misalnya. Ini tidak fair, akhirnya saya ubah. Nah, sekarang jadi lebih adil bantuan keuangan provinsi. Melalui koordinasi Kopdar itu jadi fair. Semua mendapat bantuan berdasarkan hitung-hitungan yang proposional,” kata Emil.  

Setelah sukses dijalankan dengan segala macam kendalanya, Pemerintahan Dinamis diharapkan diterapkan pula di level kabupaten dan kota. Dengan begitu, ekosistem pemerintahan tingkat kabupaten/kota ada di level yang sama dengan provinsi. Lalu bagaimana caranya? 

Kuncinya ada di bupati/wali kota. Apakah para kepala daerah mau mencontoh apa yang sudah diperbuat oleh Emil–Uu, atau tidak. Namun, Emil optimistis dynamic government lambat laun akan diterapkan di kabupaten/kota sehingga antar-Pemkab/Pemkot  dengan Pemdaprov Jabar ada dalam satu frekuensi dan Jabar Juara Lahir Batin pun akan terwujud lebih cepat. 

“Kalau ini berhasil, inilah Government 3.0 yang menjadi eksperimen pemerintahan untuk mengakselerasi pembangunan,” kata Emil. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMKG Prediksi Musim Kemarau Dimulai pada April

2 hari lalu

Petani beraktivitas di sawah kawasan Majalengka, Jawa Barat, Senin, 20 November 2023. Kesulitan air di daerah tersebut mulai dirasakan sejak Juni 2023 hingga saat ini. Akibat musim kemarau, petani mengaliri sawahnya menggunakan pompa dari sumur yang airnya terbatas. TEMPO/ Febri Angga Palguna
BMKG Prediksi Musim Kemarau Dimulai pada April

Pantura bakal menjadi daerah pertama di Jawa yang memulai musim kemarau pada April mendatang.


Sempat Jadi Zona Merah Stunting, Pemda Garut Rekrut Enam Ribu Pendamping Keluarga

3 hari lalu

Memahami apa itu stunting dan cara pencegahannya penting diketahui. Sebab, hal ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Berikut penjelasannya. Foto: Canva
Sempat Jadi Zona Merah Stunting, Pemda Garut Rekrut Enam Ribu Pendamping Keluarga

Pemerintah Garut merekrut ribuan tenaga pendamping keluarga untuk mendukung penurunan angka stunting.


Cara BRIN Meneliti Jejak Harimau Jawa di Sukabumi, Spesies yang Dikategorikan Punah Selama 40 Tahun

3 hari lalu

Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) beraktivitas di kandangnya di Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) atau Solo Zoo, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 3 Juni 2020. Kredit: ANTARA FOTO/Maulana Surya
Cara BRIN Meneliti Jejak Harimau Jawa di Sukabumi, Spesies yang Dikategorikan Punah Selama 40 Tahun

Peneliti BRIN menelisik DNA pada temuan rambut yang diduga milik Harimau Jawa, hewan yang dkategorikan punah sejak puluha tahun lalu.


BMKG: Cuaca Jawa Barat Sepekan Ini Diprediksi Hujan Angin dan Petir

4 hari lalu

Petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengamati arah angin melalui monitor di kantor BMKG Banyuwangi, Jawa Timur, 29 November 2017. Berdasarkan pantauan satelit, secara perlahan arah hembusan siklon tropis cempaka mulai mengarah ke selatan Pulau Jawa. ANTARA
BMKG: Cuaca Jawa Barat Sepekan Ini Diprediksi Hujan Angin dan Petir

BMKG memprediksi cuaca di Jawa Barat pada 25-31 Maret 2024 masih berpotensi hujan angin dan petir.


Ridwan Kamil Akan Putuskan Ikut Pilkada Jakarta atau Jawa Barat pada Juni 2024

5 hari lalu

Ridwan Kamil di pengukuhan Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Prabowo-Gibran, di The House Convention Hall Paskal, Bandung, Sabtu malam, 25 November 2023. Foto: Tim Kampanye Prabowo-Gibran
Ridwan Kamil Akan Putuskan Ikut Pilkada Jakarta atau Jawa Barat pada Juni 2024

Ridwan Kamil mengatakan akan memutuskan apakah berlaga di Pilkada Jakarta atau di Jawa Barat pada Juni mendatang.


Dasarian Akhir Maret di Jawa Barat, BMKG Prediksi Mayoritas Daerah Masih Hujan

7 hari lalu

Bibit Siklon Tropis 91S dan 93P (BMKG)
Dasarian Akhir Maret di Jawa Barat, BMKG Prediksi Mayoritas Daerah Masih Hujan

Mayoritas daerah di Jawa Barat diprediksi masih akan diguyur hujan pada dasarian akhir bulan ini.


Menjelang Lebaran, Bank Indonesia Jawa Barat Sediakan Uang Tunai Rp 13,2 Triliun

8 hari lalu

Ilustrasi atau logo Bank Indonesia (BI). TEMPO/Imam Sukamto
Menjelang Lebaran, Bank Indonesia Jawa Barat Sediakan Uang Tunai Rp 13,2 Triliun

Bank Indonesia Jawa Barat menyediakan uang tunai Rp 13,2 triliun menjelang lebaran.


Relaksasi HET Diklaim Redam Kenaikan Harga Beras di Jawa Barat

8 hari lalu

Petugas memotret penerima beras saat penyaluran bantuan pangan beras di Kantor Pos Bandung, Jawa Barat, Kamis, 29 Februari 2024. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras untuk 22.004.007 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran bantuan pangan sebanyak 10 kg beras per KPM. TEMPO/Prima mulia
Relaksasi HET Diklaim Redam Kenaikan Harga Beras di Jawa Barat

Bahan makanan yang diwaspadai bergerak naik menjelang Hari Raya Lebaran di antaranya beras, daging ayam, telur, serta minyak goreng.


Komeng Raih 5,3 Juta Suara, 'Juara' DPD Jawa Barat

9 hari lalu

Alfiansyah Bustami alias Komeng
Komeng Raih 5,3 Juta Suara, 'Juara' DPD Jawa Barat

Komedian Alfiansyah Komeng menjadi pemenang perolehan suara DPD daerah pemilihan Jawa Barat dengan mengumpulkan 5,3 juta suara lebih.


Raih 5,3 Juta Suara, Komeng Dipastikan Lolos ke DPD RI

9 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penghitungan surat suara DPD RI dengan salah satu calegnya komedian Alfiansyah alias Komeng di TPS 23 Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 14 Februari 2024. Caleg DPD Komeng dan artis Jihan Fahira meraih banyak suara di Jawa Barat karena menjadi salah satu tokoh yang wajahnya dikenal masyarakat. ANTARA/Dedhez Anggara
Raih 5,3 Juta Suara, Komeng Dipastikan Lolos ke DPD RI

Komedian Alfiansyah Komeng dipastikan lolos ke Senayan.a memperoleh 5.399.699 suara, dari 27 kabupaten/kota Se - Jawa Barat.