TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan sepakat dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menolak dikotomi menteri dari kalangan partai politik dengan profesional. Menurut Verry dikotomi itu akan membentuk citra kader partai politik tidak profesional.
“Kami memang menyepakati bahwa dikotomi (partai dan profesional) ini tidak perlu ada. Yang boleh ada adalah dikotomi antara partai politik dan nonpartai politik,” ujar Verry saat dihubungi, Ahad, 18 Agustus 2019.
Baca Juga:
Sebelumnya Hasto menyatakan dirinya dan para sekretaris jenderal Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tak setuju dengan adanya dikotomi antara menteri profesional dan menteri dari partai. "Jadi kami enggak setuju. Ada di dalam kesepakatan pertemuan para sekjen tadi malam," ujar Hasto di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Agustus 2019.
Hal ini disampaikan Hasto menanggapi komposisi kabinet yang disusun presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi yang terdiri dari 45 persen menteri dari partai dan 55 persen menteri dari kalangan profesional.
Pandangan serupa dikatakan Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding. Ia tak sepakat pembedaan antara menteri profesional dengan menteri parpol. Menurutnya selama ini wacana yang digulirkan presiden pun adalah parpol dan nonparpol.
Jokowi sendiri, menurut Karding, tidak sepakat dengan dikotomi itu. “Sejak awal Pak Jokowi juga mengatakan bahwa jangan bedakan partai dan nonpartai dari sisi profesional,” tuturnya saat dihubungi terpisah.
Namun keduanya sepakat akan mendukung penuh siapapun yang akan dipilih oleh Jokowi di kabinet barunya nanti. Menurut mereka soal penunjukkan menteri adalah hak prerogatif presiden dan percaya Jokowi akan memilihnya secara bijak. “Kami yakin sepenuhnya, beliau akan memilih para pembantu yang terbaik, dari seluruh pilihan yang ada,” tutur Verry.
FIKRI ARIGI
