Pidato Jokowi Dikritik, Istana: Persoalan HAM Bukan Hal Utama

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Kabinet Pramono Anung, saat ditemui ruang kerjanya, di Jalan Majapahit, Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung, saat ditemui ruang kerjanya, di Jalan Majapahit, Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan penekanan pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato kenegaraan pada Jumat kemarin bukan tentang HAM. Sebab, persoalan HAM bukan prioritas utama program Jokowi di periode keduanya.

    "Karena praktis persoalan HAM, yang memang semua negara memiliki persoalan HAM, tapi tidak menjadi hal yang terutama pada saat ini," kata Pramono di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019.

    Pramono mengatakan ini terkait kekecewaan sejumlah pegiat hak asasi manusia terhadap pidato kenegaraan Jokowi di depan DPR dan DPD. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), misalnya, menyatakan Jokowi terkesan tidak peduli dan ingin melupakan masalah penegakan HAM.

    Pramono mengatakan, pidato yang disampaikan Jokowi merupakan kerangka besar dan yang utama dalam lima tahun kepemimpinan ke depan. Salah satu program prioritasnya adalah pembangunan sumber daya manusia. "Jadi memang penekanan pada pidato presiden kali ini adalah di sana, bukannya persoalan mengenai HAM," ujarnya.

    Menurut politikus PDI Perjuangan itu, jika Indonesia ingin keluar dari status sebagai negara menengah menjadi negara maju, maka persoalan utama yang harus diselesaikan adalah pembangunan sumber daya manusia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.