Soal Perang Siber, Pakar Ungkap 5 Hal Perkuat Keamanan

Reporter

Editor

Purwanto

Guna memerangi kejahatan siber yang kian meningkat, Polri meluncurkan layanan pelaporan kasus berbasis daring melalui laman patrolisiber.id. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -  Pakai keamanan Siber, Pratama Persadha menyebutkan pemerintah perlu melakukan perbaikan untuk memperkuat keamanan Siber guna menghadapi perang Siber yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

"Ada lima hal yang wajib diperhatikan dan diperkuat guna menjaga keamanan Siber," kata Pratama, di Jakarta, Jumat.

Pratama mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengingatkan agar seluruh masyarakat Indonesia untuk tanggap dan sigap dalam menghadapi perang Siber.

Pertama, dari sisi sumber daya manusia (SDM), secara luas agar masyarakat aware, keamanan siber maupun berinternet yang sehat wajib masuk kurikulum pendidikan.

Di sisi lain, kata Pratama, harus ada akselerasi edukasi bagi para pengambil kebijakan agar tidak tertinggal.

Kemudian, secara khusus meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM terkait keamanan siber, baik organik yang masuk dalam pemerintahan maupun SDM lepas. Tak kalah penting tadi adalah adanya talent hunter yang "berburu" SDM ke seluruh tanah air.

"Jadi soal kurikulum sangat perlu kolaborasi BSSN, Kominfo, Ristek Dikti dan Kemendikbud," kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication dan Information System Security Research Center/CISSReC) ini.

Kedua, dari sisi infrastruktur pemerintah wajib mendorongnya agar jangan sampai menjadi alasan perusahaan di tanah air untuk menyewa pusat data di Singapura.

"Karena alasan utamanya selama ini adalah minimnya pusat data di tanah air, terutama untuk 'tier' yang cukup tinggi. Indonesia sangat bisa mempunyai infrastruktur siber yang mumpuni, terutama masih banyak wilayah yang belum dimaksimalkan," tuturnya.

Apalagi, lanjut dia, bila ibu kota jadi pindah ke Kalimantan, seharusnya pemerintah sekaligus menjadikan Kalimantan sebagai pusat data nasional yang benar-benar luas dan aman. Namun, masalah ini perlu sekali pembicaraan dengan DPR.

"Ini sangat penting agar pemerintah dan DPR satu paham dalam melihat isu keamanan siber," katanya.

Ketiga, produk hukum berupa UU yang dibuat pemerintah dan DPR masih jauh dari mendukung penguatan keamanan dan pertahanan siber. Pemerintah harus memprioritaskan RUU perlindungan data pribadi, salah satunya.

"Dalam penyusunan RUU KUHP yang baru, harus masuk berbagai jenis kejahatan baru di wilayah siber. Penguatan BSSN lewat UU dan juga tak kalah penting adalah produk hukum yang mendukung industri siber dalam negeri. Baik industri keamanan siber maupun industri kreatif di wilayah siber," papar Pratama.

Keempat, pemerintah wajib mendorong dana riset yang besar untuk keamanan siber.

"Ini sangat mudah sebenarnya dengan mendorong kampus dan industri dalam negeri untuk bekerja sama. Sehingga produk hasil riset di kampus bisa dieksekusi dan segera menjadi produk yang bersaing di dalam serta luar negeri. Ini bisa dilakukan dengan peraturan menteri di setiap kementerian, atau lewat instruksi presiden," ujarnya.

Kelima, dengan adanya infrastruktur dan produk hukum yang baik, seharusnya pemerintah bisa menarik masuk tidak hanya investor, tapi perusahaan teknologi asing untuk menjadikan Indonesia pusat risetnya. Sekaligus ada transfer teknologi langsung.

"Indonesia bisa menjadi seperti New York dimana talenta terbaik dunia dalam berbagai industri berkumpul," tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk tanggap dan sigap dalam menghadapi perang siber di tengah keterbukaan informasi dan komunikasi yang dapat membawa ancaman bangsa.

"Dalam bidang pertahanan-keamanan kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang siber, menghadapi intoleransi, radikalisme dan terorisme," kata Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Sidang bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara Senayan Jakarta, Jumat.

Dengan kemudahan mengakses informasi dan komunikasi, khususnya melalui media sosial, Presiden mengingatkan adanya ancaman di balik kebebasan tersebut. Berbagai ancaman tersebut antara lain dapat menyerang ideologi Pancasila, tradisi, budaya hingga warisan kearifan lokal bangsa Indonesia.

"Kemudahan arus komunikasi dan interaksi juga membawa ancaman terhadap ideologi kita Pancasila, ancaman terhadap adab sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya kita, serta ancaman terhadap warisan kearifan-kearifan lokal bangsa kita," kata Presiden.






Presiden Serahkan BSU di Baubau dan Buton

1 jam lalu

Presiden Serahkan BSU di Baubau dan Buton

Lebih dari 2.500 pekerja di Baubau dan Buton yang menerima bantuan. Mereka adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan.


Ada Shin Tae-yong Di Balik Rencana Pembangunan Tempat Latihan Timnas Indonesia di IKN

5 hari lalu

Ada Shin Tae-yong Di Balik Rencana Pembangunan Tempat Latihan Timnas Indonesia di IKN

Menpora Zainudin Amali mengatakan bahwa rencana pembangunan pusat pelatihan sepak bola timnas Indonesia di IKN Nusantara adalah ide Shin Tae-yong.


Jokowi Beri Target Panjat Tebing Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024

5 hari lalu

Jokowi Beri Target Panjat Tebing Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024

Jokowi memberikan target kepada para atlet panjat tebing Indonesia untuk meraih medali emas dalam Olimpiade Paris 2024.


Pesan Jokowi untuk Para Pemain Timnas Indonesia di Piala Dunia Amputasi 2022

5 hari lalu

Pesan Jokowi untuk Para Pemain Timnas Indonesia di Piala Dunia Amputasi 2022

Jokowi mengaku senang atas lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia Amputasi 2022.


Pidato Kenegaraan Pertama Putin sejak Invasi Ukraina Ditunda, Ada Apa?

6 hari lalu

Pidato Kenegaraan Pertama Putin sejak Invasi Ukraina Ditunda, Ada Apa?

Ada spekulasi bahwa Putin akan mengumumkan langkah-langkah lebih lanjut untuk menopang strategi militernya yang goyah di Ukraina.


Presiden: BLT BBM Sudah Diterima 8,1 Juta Orang

11 hari lalu

Presiden: BLT BBM Sudah Diterima 8,1 Juta Orang

Pembagian BLT BBM diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sehingga perekonomian nasional tetap stabil.


Jokowi Bagikan BLT BBM di Kantor Pos Tual

11 hari lalu

Jokowi Bagikan BLT BBM di Kantor Pos Tual

Penyaluran BLT BBM saat ini mencapai 6 juta orang dari total target 20,6 juta penerima.


Presiden Joko Widodo Ucapkan Bela Sungkawa atas Meninggalnya Ratu Elizabeth

18 hari lalu

Presiden Joko Widodo Ucapkan Bela Sungkawa atas Meninggalnya Ratu Elizabeth

Presiden Joko Widodo mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Ratu Elizabeth II di Balmoral, Skotlandia, Kamis, 8 September 2022.


Asosiasi Ojek Online Minta Pemerintah Sesuaikan Tarif Secara Nasional Akibat Kenaikan Harga BBM

23 hari lalu

Asosiasi Ojek Online Minta Pemerintah Sesuaikan Tarif Secara Nasional Akibat Kenaikan Harga BBM

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia meminta pemerintah menyesuaikan tarif secara nasional.


IPB Diberi 5 Tugas oleh Jokowi, Apa Saja?

25 hari lalu

IPB Diberi 5 Tugas oleh Jokowi, Apa Saja?

Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepada Institut Pertanian Bogor (IPB). Tugas tersebut mengenai inovasi pangan, adaptasi pendidikan, hingga riset