Ramai-ramai Tolak Wacana NKRI Bersyariah Usulan Ijtima Ulama IV

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Salahuddin Wahid atau Gus Sholah. TEMPO/Seto wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Rekomendasi Ijtima Ulama IV Persatuan Alumni 212 soal NKRI bersyariah ramai-ramai ditolak berbagai tokoh.

Tokoh Nahdlatul Ulama, Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, tegas menolak adanya istilah NKRI bersyariah.

"Saya tidak setuju dengan istilah NKRI bersyariah. NKRI bersyariah itu selesai ketika kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan, maka NKRI bersyariah juga tidak ada lagi," kata Gus Sholah dalam dialog Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.

Gus Sholah mengatakan, ada banyak terjadi peristiwa yang mengancam persatuan Indonesia. Misalnya pada 1945, ketika para tokoh bangsa bicara tentang negara apa yang akan didirikan, muncul dua kelompok. Kelompok satu ingin Islam sebagai dasar negara, sedangkan satunya ingin Pancasila menjadi dasar negara.

Saat itu, komprominya adalah Piagam Jakarta dimana formula sila pertama adalah Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya. "Tapi ini kemudian ditolak pada 17 Agustus dan akhirnya kita menerima sila pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa," katanya.

Dalam acara yang sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan nilai-nilai syariat Islam sudah tertuang dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

"Saya belum dengar itu. NKRI ya NKRI. Syariah itu ada di dalam Pancasila. Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Melaksanakan syariah ya melaksanakan sila ke satu," kata Ryamizard.

Penolakan juga diutarakan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding. Ia menolak seruan NKRI syariah yang dilontarkan Ijtima Ulama IV. Karding menilai empat konsep dasar bernegara Indonesia sudah final dan tak perlu embel-embel.

"Mana ada Pancasila bersyariah, NKRI bersyariah. Enggak ada itu. Pancasila ya Pancasila aja, NKRI ya NKRI aja, enggak ada embel-embel," kata Karding di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Agustus 2019.

Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Beny Susanto mengatakan sebagai pemikiran konsep NKRI bersyariah yang direkomendasikan Ijtima Ulama IV PA 212 boleh saja. "Tetapi tidak boleh diwujudkan dalam kehidupan bernegara Indonesia," kata dia dalam siaran tertulisnya dari Mekkah, Jumat 9 Agustus 2019.

Menanggapi berbagai kontroversi terkait hasil Ijtima Ulama IV itu, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hassan menyebut NKRI bersyariah hanya istilah.

"Itu cuma istilah. Jangan jadi mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya enggak," kata Haikal di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin, 12 Agustus 2019.

Haikal mengatakan bahwa NKRI bersyariah sudah dirasakan masyarakat Indonesia selama ini. Hal itu terbukti dari keberadaan bank syariah, pembiayaan syariah, dan pernikahan cara syariah.

Menurut Haikal, sebutan NKRI bersyariah sama sekali tak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. "Itu istilah, mbok ya kita itu taat pada Allah SWT. Tetap jadi bangsa Indonesia tapi taat pada syariah Allah SWT, betul?" katanya.

FRISKI RIANA|BUDIARTI PUTRI|PRIBADI WICAKSONO|ANTARA






GAMII Tolak Reuni 212, Sebut Masjid Tempat Suci & Tak Pantas buat Provokasi

2 Desember 2022

GAMII Tolak Reuni 212, Sebut Masjid Tempat Suci & Tak Pantas buat Provokasi

GAMII melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta desak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menolak izin Reuni 212.


Agenda Politik Absen di Reuni 212 di Masjid At-Tin: Salat Tahajud, Muhasabah, Salawat dan Tausiah

1 Desember 2022

Agenda Politik Absen di Reuni 212 di Masjid At-Tin: Salat Tahajud, Muhasabah, Salawat dan Tausiah

Persaudaraan Islam 212 melarang peserta Reuni 212 membawa atribut politik saat datang ke Masjid At-Tin. Tak ada tokoh politik yang diundang.


Ada Reuni 212 di Masjid At-Tin, Simak Pengalihan Arus Lalu Lintasnya

1 Desember 2022

Ada Reuni 212 di Masjid At-Tin, Simak Pengalihan Arus Lalu Lintasnya

Satlantas Polres Jakarta Timur menyiapkan rekayasa lalu lintas saat kegiatan Reuni 212 di Masjid At-Tin pada Jumat, 2 Desember 2022.


Peserta Reuni 212 di Masjid At-Tin Tidak Boleh Bawa Atribut Politik Praktis

1 Desember 2022

Peserta Reuni 212 di Masjid At-Tin Tidak Boleh Bawa Atribut Politik Praktis

Peserta Reuni 212 diminta tidak memboyong atribut politik praktis.


Reuni 212 Digelar di Masjid At-Tin TMII, Rizieq Shihab Bakal Hadir?

30 November 2022

Reuni 212 Digelar di Masjid At-Tin TMII, Rizieq Shihab Bakal Hadir?

Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar menyatakan kehadiran Imam Besar FPI itu di Reuni 212 masih dipertimbangkan bagaimana metodenya.


Laporan PA 212 Soal Budi Dalton Belum Diproses, Polisi: LP nya Belum di Atas

23 November 2022

Laporan PA 212 Soal Budi Dalton Belum Diproses, Polisi: LP nya Belum di Atas

Laporan PA 212 soal dugaan penistaan agama oleh seniman Budi Dalton belum diproses penyidik Bareskrim Polri. Begini kata polisi.


Selain ke Polda Metro Jaya, Faizal Assegaf Juga Dilaporkan ke Polda DIY

9 November 2022

Selain ke Polda Metro Jaya, Faizal Assegaf Juga Dilaporkan ke Polda DIY

Faizal Assegaf juga dilaporkan ke Polda DIY soal cuitannya yang menyinggung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.


Reuni Aksi 411 di Istana, Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Surat pemberitahuan

2 November 2022

Reuni Aksi 411 di Istana, Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Surat pemberitahuan

Presidium Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berencana menggelar reuni aksi 411 pada 4 November 2022 di depan Istana Merdeka


Anies Baswedan Bicara Soal Keadilan Sosial di Pernikahan Putri Rizieq Shihab

9 Oktober 2022

Anies Baswedan Bicara Soal Keadilan Sosial di Pernikahan Putri Rizieq Shihab

Anies Baswedan mengatakan, langkahnya untuk menciptakan keadilan tak selalu disambut dengan kegembiraan.


Kapolda Metro Mau Pindahkan Lokasi Demonstrasi Karena Banyak Warga Terganggu Penutupan Jalan

24 September 2022

Kapolda Metro Mau Pindahkan Lokasi Demonstrasi Karena Banyak Warga Terganggu Penutupan Jalan

Kapolda Metro Fadil Imran mau memindahkan lokasi demonstrasi agar tidak perlu lagi melakukan penutupan jalan dan tak perlu menurunkan banyak polisi.