TEMPO.CO, Jakarta - Gubenur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menegaskan bahwa tidak ada matahari kembar dalam kepemimpinan antara ia dan wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman. "Enggak ada dualisme, kami berkomunikasi dengan baik kok," ujar Nurdin saat ditemui Tempo di kantor DPP PDIP Diponegoro, Jakarta pada Senin, 5 Agustus 2019.
Sebelumnya, Pansus Angket DPRD Provinsi Sulsel menyoal dualisme kepemimpinan di tubuh pemerintahan provinsi antara Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman. Hal itu ditengarai dari sikap Andi yang menandatangani SK pengangkatan 193 pejabat di provinsi itu, tanpa sepengetahuan Nurdin. Pansus pun mempertanyakan mengapa Nurdin tidak pernah menegur Andi Sulaiman atas tindakan yang dilakukan wakilnya tersebut.
"Udah, kita komunikasi terus sebenarnya, tapi kita ini kan baru. Orang-orang yang ada di dalam kan masih orang lama, ya bisa aja mereka biarin kita berjalan begitu saja," ujar Nurdin.
Nurdin menjelaskan, peristiwa ini berawal ketika dirinya sedang menyusun perombakan 79 pejabat yang rencananya dilantik pada pertengahan tahun ini. Rancangan mutasi itu juga sudah dituangkan dalam draf surat keputusan, tapi belum diteken karena Nurdin berangkat umrah.
Ketika Nurdin berada di Tanah Suci, Andi Sudirman, justru membuat surat keputusan baru bertanggal 29 April, surat pengangkatan pejabat itu diteken Andi. Jumlah pejabat yang diangkat bertambah menjadi 193 orang, bukan 79 seperti yang diputuskan Nurdin.
Namun, Nurdin menegaskan, peristiwa tersebut telah selesai. Dia mencabut surat keputusan wakil gubernur dan merevisi keputusan pengangkatan ratusan pejabat. Dia memutasi 188 orang, berkurang lima orang dari jumlah yang diangkat Andi Sudirman. Nurdin meneken surat keputusan pengangkatan yang baru. Untuk menepis isu gubernur dan wakil tidak harmonis, Nurdin meminta Andi Sudirman yang melantik para pejabat tersebut.
"Jadi semua sudah selesai. Saya kira ya namanya wakil saya itu bukan dari birokrat, dia masih muda, semangat muda itu yang buat beliau mau cepat," ujar Nurdin.
Selain itu, Nurdin juga menjelaskan soal pencopotan tiga pejabat yang tidak sesuai aturan. "Soal penggantian penjabat, kami sebenarnya ingin mengikuti aturan yang ada, tapi kan ada hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bahwa orang ini harus diganti. Itu hasil audit. Kalau kita tidak mengganti, kita dianggap ikut serta," ujar Nurdin.
Nurdin menyebut, jika orang-orang ini tidak segera dipangkas, maka ke depan bisa berbahaya. "Nah, ini kalau dibiarkan, nanti ekor diambil, kepala dipenggal. Ini kan bahaya. Nanti terjerat lagi PDIP kalau tidak diambil, pak. Saya lebih bagus, ya orang-orang ini harus kita pangkas. Bukan kita benci, tapi mereka tidak menyadari kita ini mendorong pemerintahan yang bersih," ujar Nurdin.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sepenuhnya mendukung kepemimpinan Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan. Sebagai partai pengusung, PDIP juga pasang badan atas hak angket yang tengah membayangi Nurdin.
PDIP meminta fraksi-fraksi PDIP di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan aktif melakukan lobi-lobi politik menolak hak angket terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Hal tersebut disampaikan Hasto di hadapan Nurdin, dalam sebuah acara diskusi di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Senin, 5 Agustus 2019.
