NasDem Tak Ingin Recoki Susunan Kabinet Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johny G. Plate (kiri), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Effendy Choirie beserta rombongan mendaftarkan nama bakal calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 16 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johny G. Plate (kiri), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Effendy Choirie beserta rombongan mendaftarkan nama bakal calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 16 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Gerard Plate, mengatakan partainya tak ingin terlibat terlalu banyak dalam penyusunan kementerian yang Presiden Joko Widodo atau kabinet Jokowi. Ia pun mengaku tak sepakat dengan pihak-pihak yang mencoba mengintervensi Jokowi dalam dalam menyusun kabinet periode 2019-2024 itu.

    "Kami tidak sepakat dengan sikap sebagian pihak yang berusaha mempengaruhi Presiden dalam menentukan kebijakan terkait kabinetnya," kata Plate saat dihubungi Tempo, Jumat, 2 Agustus 2019.

    Plate menegaskan struktur kabinet, nomenklatur kabinet, dan anggota kabinet sepenuhnya menjadi domain Presiden terpilih. Namun Plate mengatakan dari internal Nasdem sendiri, juga sudah melakukan pendalaman terkait kabinet dan metode mengawal kabinet kabinet Jokowi mendatang.

    Meski begitu, ia menyebut pendalaman internal itu hanya akan disampaikan jika Jokowi meminta pendapat NasDem. "Kami hanya akan berdiskusi dengan Presiden terpilih saat ditanya langsung oleh beliau yang hingga saat ini belum dilakukan," kata Plate.

    Belakangan, partai-partai koalisi pendukung Jokowi memang tengah ramai membahas jatah kursi di kabinet periode kedua. Bahkan terakhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku pemenang pemilu, mengusulkan adanya perampingan kementerian.

    Nasdem sendiri sebenarnya tak terlepas dari isu ini. Mereka dikabarkan juga meminta kembali jatah kursi Jaksa Agung, yang saat ini diisi oleh kader mereka, Muhammad Prasetyo. Namun Plate membantah isu ini. "Hingga saat ini kami belum menyampaikan nama dan profil atau CV calon anggota kabinet termasuk calon Jaksa Agung," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.