JK: Keputusan Akhir Soal Bergabungnya Gerindra Tergantung Koalisi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan peluang bergabungnya Partai Gerindra dengan koalisi pemerintah tetap terbuka. Namun ia menegaskan hal ini tak bisa diputuskan dari satu pihak saja.

    "Kalau mau kawin kan harus ada persetujuan yang kawin dan keluarga dekat. Anggaplah partai itu keluarga dekat. Kalau keluarga tak setuju, ya susah juga kawin," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2019.

    Bertemunya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu, menguatkan sinyal koalisi di antara kedua partai. Selama masa pemerintah Presiden Joko Widodo, Gerindra merupakan partai oposisi utama.

    JK mengatakan dengan adanya pertemuan itu, peluang koalisi semakin terbuka. Apalagi Megawati dan Prabowo sempat berkoalisi pada 2009, dan maju menjadi calon presiden dan wakil presiden bersama-sama.

    "Bahwa itu berkoalisi, bukannya tak mungkin. Sudah pernah," kata JK yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin.

    Meski begitu, selain persetujuan partai koalisi, JK mengatakan keputusan koalisi menerima Gerindra atau sebaliknya juga akan tergantung pada pilihan Jokowi dan Prabowo sendiri. Saat ini, kedua tokoh nasional itu telah satu kali bertemu, setelah hasil Pilpres 2019 diumumkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.