PPP Serahkan Kepada Jokowi Kemungkinan Tambah Koalisi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengurus PPP menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    Pengurus PPP menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan kemungkinan bertambahnya anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

    "Kami menyerahkan kepada beliau karena hak prerogatif. Presiden sudah menyampaikan bahwa sebelum membuat keputusan akan meminta pandangan partai-partai, dan itu belum terjadi," kata Arsul di Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

    Menurut dia, PPP memegang komitmen Jokowi bahwa akan berkomunikasi dan berdiskusi sebelum membuat keputusan. Sehingga PPP tak mempermasalahkan berbagai wacana yang berkembang.

    Kalau sudah ada komitmen Jokowi seperti itu, kata Arsul, tidak perlu ada diskursus di ruang publik. Sehingga tinggal menunggu pertemuan antara Mantan Gubernur DKI ini dengan pimpinan partai koalisi pendukungnya dalam Pilpres 2019.

    "Kami yakin Jokowi akan bicara dengan partai koalisi sehingga proses dialog dan tukar pandangan akan terjadi. Kalau ada komitmen itu, untuk apa ada diskursus di ruang publik," ujarnya.

    Arsul mengatakan bahwa rencana pertemuan antara Jokowi dan pimpinan partai belum dijadwalkan. Karena kemungkinan Presiden sedang mempersiapkan penyusunan kabinet.

    Namun, dia menegaskan bahwa PPP belum mengajukan nama-nama kadernya untuk menjadi calon menteri karena ingin melihat dahulu portofolio kementerian. "Misalnya, portofolio yang diberikan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan, lalu yang diajukan nama saya, 'kan itu tidak lucu," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.