Menhan Soal FPI: Kalau Tak Sejalan Pancasila, Enggak Usah di Sini

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menghadiri acara silaturahmi dan halalbihalal bersama Presidium Alumni 212 di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menghadiri acara silaturahmi dan halalbihalal bersama Presidium Alumni 212 di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan sepakat dengan sikap Presiden Joko Widodo, yang membuka kemungkinan melarang keberadaan organisasi massa Front Pembela Islam atau FPI. Jika memang bertentangan dengan Pancasila, Ryamizard mengatakan tak ada tempat untuk FPI.

    "Kalau siapa pun tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, kan sudah clear enggak usah di sini. Ini negara Pancasila kok. Cari lagi tempatnya yang gak ada Pancasilanya," kata Ryamizard saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juli 2019.

    Purnawirawan jenderal TNI itu menegaskan saat ini musuh utama negara adalah masuknya ideologi asing yang ingin mengganti Pancasila. Ia menyebut sejak dulu, berbagai ideologi asing banyak yang mencoba masuk. Mulai dari komunisme, hingga belakangan ideologi khilafah.

    "Pancasila itu adalah perekat. Kalau perekat lemnya dicopot, sudah gak bersatu lagi bangsa ini. Bisa pecah," kata Ryamizard.

    Saat ini, FPI memang tengah mengajukan perpanjangan izin ormas yang telah habis. Namun selang beberapa bulan, izin dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM tak kunjung turun. Dalam rekam jejaknya, FPI memang beberapa kali menuai kontroversi lewat aksi-aksinya.

    Jika memang ingin menjadi bagian dari ormas Indonesia, Ryamizard mengatakan otomatis harus mengikuti Pancasila. "Mematuhi Pancasila kan ada aturannya. Undang-Undang kan dibuat berdasarkan Pancasila. Itu digunakan sebagai pemersatu sebagai pandangan hidup sebagai ideologi negara," kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka kemungkinan melarang keberadaan FPI, jika dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan mereka tidak sejalan dengan negara. Pernyataan ini dimuat di media asing.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.