Bupati Kudus langsung Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Kudus, Muhammad Tamzil (tengah) dikawal petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2019. KPK mengamankan Bupati Kudus Muhammad Tamzil bersama delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Bupati Kudus, Muhammad Tamzil (tengah) dikawal petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2019. KPK mengamankan Bupati Kudus Muhammad Tamzil bersama delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan terhadap Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan enam orang lainnya di gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2019.

    "Tujuh orang sudah dibawa ke Jakarta dari Semarang dan Kudus. Pagi ini begitu mereka sampai di kantor KPK langsung dilakukan proses pemeriksaan secara intensif sebagai lanjutan dari proses kemarin," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2019.

    Selain bupati, enam orang yang dibawa ke gedung KPK terdiri dari unsur staf khusus, ajudan, pelaksana tugas kepala dinas, sekretaris dinas, dan staf lain di Pemerintah Kabupaten Kudus.

    Sebelum dibawa ke Jakarta, Bupati Kudus menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pemeriksaan awal itu dilakukan setelah Tamzil diciduk dalam operasi tangkap tangan oleh tim penindakan KPK di Kudus, Jumat, 26 Juli 2019.

    Sementara itu, pihak lain yang ikut ditangkap dalam kasus ini menjalani pemeriksaan awal Polres Kudus.

    Dalam OTT Bupati Kudus ini, KPK menyita Rp 200 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. KPK menduga ada transaksi terkait dengan pengisian jabatan di Pemkab Kudus tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.