Minta Jokowi Hentikan Impor Garam, Luhut: Itu Bikin Kacau

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghentikan impor garam. Alasannya bisa membuat harga garam turun apalagi jika impor dilakukan saat waktu panen.

    "Jadi sekarang ini saya sarankan presiden eloknya gak usah ada impor-impor lagi lah. Itu bikin kacau," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.

    Luhut menuturkan Indonesia kini memiliki lahan baru seluas 3.720 hektare di Kupang yang bisa menambah produksi garam sebanyak 800 ribu ton pada 2021. "Jadi sebenarnya kita gak usah lagi impor-impor," ujarnya.

    Menurut Luhut, dengan adanya lahan di Kupang itu maka produksi garam dalam negeri kini bisa memenuhi seluruh permintaan pasar.

    Sebelumnya, lahan milik PT Panggung Guna Ganda Semesta itu sempat bermasalah soal status dan tak kunjung aktif berproduksi. Padahal pemerintah tengah menggenjot pencapaian swasembada garam seluas 10 ribu hektare di Indonesia.

    Luhut pun menggelar rapat dengan sejumlah pihak terkait dan diputuskan bahwa hak guna usaha di lahan seluas 3.720 hektare itu dibatalkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 persen akan dibagikan kepada rakyat melalui program TORA alias tanah objek reforma agraria. Sementara, 60 persen sisanya akan dipergunakan untuk kepentingan industri garam.

    Menurut luhut, produksi 800 ribu ton garam ini bisa dimulai satu tahun dari sekarang. Ia menjanjikan garam itu bisa mencapai kadar NaCl 98 persen, sehingga bisa langsung diserap oleh industri. Saat ini sebagian besar petambak baru bisa mencapai kadar di bawah 94 persen.

    AHMAD FAIZ | CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.