Golkar Menghangat, Pengamanan Kantor DPP Diperketat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang meminta memperketat pengamanan Kantor DPP Golkar kepada Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi.

    Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang meminta memperketat pengamanan Kantor DPP Golkar kepada Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memperketat pengamanan kantor DPP di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat. Ini dilakukan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan terjadi di tengah dinamika Golkar yang menghangat menjelang Munas Golkar.

    Dalam salinan yang diterima Tempo, surat bernomor B-2140/GOLKAR/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019, DPP Golkar meminta polisi menerjunkan 1 Satuan Setingkat Regu (SSR) dengan kekuatan 10 orang untuk menjaga kantor DPP selama 24 jam. Surat tersebut ditandatangani Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Ibnu Munzir dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus. Isi surat itu ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi.

    "Sehubungan dengan dinamika yang berkembang di Partai Golkar akhir-akhir ini serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di Kantor DPP Partai Golkar, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengajukan permohonan pengamanan Komplek kantor Sekretariat DPP Partai Golkar yang terletak di Jl. Anggrek Neli Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat," bunyi surat tersebut.

    Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku baru diberitahu Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F. Paulus ihwal surat tersebut sekitar tiga hari yang lalu. "Jadi sebetulnya biasa saja, kan jumlahnya cuma 1 SSK, cuma 10 orang, itu biasa saja," ujar Ace saat dikonfirmasi.

    Ace menampik ada hal-hal yang sangat genting berkaitan pengamanan tersebut. "Biasa kan setiap saat, itu kan kantor Partai Golkar itu luas. Jadi ya perlu dijaga saja keamanannya, kan cuma 1 SSK. Jadi kecuali misalnya minta 100 orang polisi, itu dipertanyakan, tetapi ini kan enggak," ujar dia.

    Munas Golkar akan berlangsung pada Desember 2019. Sejauh ini ada dua nama yang diperkirakan bakal maju memperebutkan kursi ketua umum Golkar, yaitu Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.