Polri: Jawa Barat Daerah Terkuat Basis Kelompok Teroris JI

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rumah Para Wijayanto, terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Mabes Polri pada Jumat, 28 Juni lalu. TEMPO/Ade Ridwan

    Rumah Para Wijayanto, terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Mabes Polri pada Jumat, 28 Juni lalu. TEMPO/Ade Ridwan

    TEMPO.CO, JakartaPolri menyebut Jawa Barat menjadi daerah jaringan Jamaah Islamiyah yang memiliki basis pertahanan paling kuat.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menuturkan, pengaruh pimpinan JI bernama Para Wijayanto signifikan di Jawa Barat. Para kerap mensosialisasikan ajarannya melalui pengajian.

    "Pola pendekatan yang paling khas dipakai JI itu pengajian, dalam rangka menyebarkan paham dia," ucap Dedi di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Juli 2019.

    Selain Jawa Barat, pengaruh JI juga kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu meluas ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua Barat.

    Polri mengatakan kelompok JI menyasar Pulau Jawa sebagai daerah penguatan. Meski pada 2007 pemerintah resmi membubarkan JI, namun jaringan tersebut justru semakin berkembang. JI melakukan penguasaan wilayah dengan memperkuat organisasinya melalui struktur, sumber daya manusia, dan pendanaan.

    Sebelumnya, pimpinan JI, Para Wijayanto bersama istri dan tiga anggotanya ditangkap Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri pada 28 Juni 2019. Berdasarkan pemeriksaan terhadap mereka, JI diketahui memiliki usaha perkebunan kelapa sawit sebagai modal membangun dan kegiatan kelompok tersebut.

    Dedi mengatakan, polisi kini masih mencari tahu perusahaan dan lokasi perkebunan tersebut. Dari usaha kebun sawit itu, Para mampu membayar anggotanya Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per bulan. “Mereka bisa dikatakan berhasil membangun kekuatan ekonomi untuk operasional sehari-hari, termasuk gaji pejabat struktural,” kata Dedi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.