KPK Jatuhkan Sanksi Berat untuk Pengawal Idrus Marham

Reporter

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham (kedua kanan) meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa, 23 April 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap M, yang dinyatakan melanggar proses pengawalan tahanan Idrus Marham yang berobat di RS MMC pada 21 Juni 2019. Pimpinan KPK memutuskan M diberhentikan dengan tidak hormat.

"Karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur di peraturan tentang Kode etik KPK dan aturan lain yang terkait." Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan melalui keterangan tertulis pada Selasa, 15 Juni 2019.

Sanksi itu berawal dari Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya yang menemukan kejanggalan perlakuan terhadap terdakwa suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial itu berobat di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 21 Juni 2019, sekitar pukul 12.39 WIB.

“Kami menemukan yang bersangkutan tidak memakai rompi, tidak diborgol dan mempergunakan HP, selain waktu yang cukup lama untuk kembali ke Rutan KPK,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho kepada Tempo, Kamis, 27 Juni 2019. 

Idrus Marham mendaftarkan diri berobat gigi pukul 08.30. Selama perjalanan berobat Idrus tidak mengenakan rompi tahanan KPK, tidak diborgol, serta memainkan ponsel. Idrus selesai berobat lalu membayar ongkos sekitar pukul 11.58. "Kemudian yang bersangkutan kembali ke Rutan KPK pukul 16.00." kata Teguh.

Menurut Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan Pada Rumah Tahanan KPK  seharusnya Idrus Marham tetap memakai rompi oranye, tangannya diborgol, serta dilarang menggunakan ponsel. Tapi M tidak melakukannya.

M pegawai tidak tetap KPK sejak Februari 2018. Sampai pemberhentian dilakukan, M telah bekerja di KPK selama 1 tahun 5 bulan.

Selain memberikan sanksi terhadap pelanggaran, Febri mengatakan KPK mengetatkan izin berobat tahanan. Seluruh proses pemeriksaan dan penelusuran informasi ini dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK melalui pemeriksaan terhadap pihak yang mengetahui dan mempelajari bukti elektronik. 

Seluruh pengawal tahanan juga telah dikumpulkan untuk diberikan pengarahan tentang disiplin dan kode etik. "Hal ini sekaligus sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan secara terus menerus," kata Febri. Direktorat Pengawasan Internal KPK berjanji bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, akan terus menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran. 

 






Wali Kota Depok Tak Hadir di Ombudsman, Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 Malah Diminta Mediasi

8 jam lalu

Wali Kota Depok Tak Hadir di Ombudsman, Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 Malah Diminta Mediasi

Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 menyesalkan Wali Kota Depok tak hadir dalam proses klarifikasi di Ombudsman RI.


Kesulitan Kejar Harun Masiku Cs, KPK Terkendala Strategi Pelaku Ganti Nama

13 jam lalu

Kesulitan Kejar Harun Masiku Cs, KPK Terkendala Strategi Pelaku Ganti Nama

Ketua KPK Firli Bahuri mengakui kesulitan menangkap empat buronan yang salah satunya adalah Harun Masiku.


Perlawanan Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Depok Berlanjut, Hari Ini Beri Klarifikasi ke Ombudsman

15 jam lalu

Perlawanan Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Depok Berlanjut, Hari Ini Beri Klarifikasi ke Ombudsman

Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 mendampingi para orang tua untuk memberikan klarifikasi terhadap Ombudsman RI. Minta alihfungsi dibatalkan.


Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

19 jam lalu

Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

Kengototan KPK mengusut kasus Formula E berdampak pada perpecahan antar-petinggi lembaga itu.


Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

1 hari lalu

Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku dan tiga buronan kasus korupsi lainnya di depan Presiden Jokowi.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

1 hari lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

1 hari lalu

KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

KPK menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe tersangka dugaan tindak pidana korupsi, sehat dan mampu untuk menjalani persidangan.


Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

1 hari lalu

Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan masih terus melakukan penyilidikan terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta.


Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

1 hari lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

2 hari lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.