KPK: Penyidikan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Jalan Terus

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua KPK, Saut Situmorang bersama Mendagri Tjahjo Kumolo bersama pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi (kiri), Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 Abdul Gani Kasuba (dua kanan), seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil ketua KPK, Saut Situmorang bersama Mendagri Tjahjo Kumolo bersama pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi (kiri), Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 Abdul Gani Kasuba (dua kanan), seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan penyidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Kasus BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim bakal berlanjut. Putusan kasasi yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung, kata dia, tak bakal menghentikan proses penyidikan ini.

    Baca: Kasasi Dikabulkan MA, Syafruddin Arsyad Temenggung Bebas

    "Penanganan perkara yang sedang berproses dalam tahap penyidikan akan tetap berjalan," kata Saut di kantornya, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

    Saut mengatakan KPK bakal tetap memanggil saksi dan tersangka untuk diperiksa. Penelusuran aset milik taipan tersebut juga akan terus dilakukan. "Itu akan menjadi fokus KPK," kata dia.

    Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Syafruddin selaku terdakwa kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas BLBI untuk Sjamsul. Majelis hakim kasasi menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan merugikan negara Rp4,58 triliun dalam penerbitan SKL BLBI untuk Sjamsul. Namun, perbuatan itu dianggap bukan tindak pidana.

    Tiga hakim yang mengadili memiliki pendapat berbeda. Ketua majelis hakim Salman Luthan menganggap perbuatan Syafruddin merupakan tindak pidana. Sementara, hakim anggota Syamsul Rakan Chaniago menganggap perbuatan Syafruddin masuk ranah perdata. Dan hakim anggota Mohamad Askin menganggap perbuatan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional itu masuk ranah administrasi.

    Dengan keputusan itu, maka Syafruddin dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Hakim juga membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang memvonis Syafruddin 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

    Baca: Beda Pendapat Hakim MA dalam Kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung

    Saut menuturkan KPK menghormati putusan itu. Namun, ia memastikan lembaganya tidak akan berhenti melakukan upaya hukum untuk mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara Rp 4,58 Triliun dalam perkara ini. "KPK akan mempelajari salinan putusan dan mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum biasa atau luar biasa," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.