Pemerintah Buka 100 Ribu Lowongan CPNS, Ini Perioritasnya

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia Syafruddin di sekretariat DMI Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia Syafruddin di sekretariat DMI Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 100 ribu lowongan, Pemerintah akan mengutamakan rekruitmen untuk guru dan tenaga kesehatan. "Kita kekurangan tenaga kesehatan terutama bidan, perawat, dokter untuk mengisi pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas)," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin seusai menemui Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019..

    Lowongan lain yang diperlukan adalah tenaga di bidang infrastruktur juga kepentingan-kepentingan yang lebih menjurus pada keahlian. “Tenaga administratif akan kami kurangi," kata Syafruddin.

    Baca juga: Banyak yang Pensiun, Pemerintah Buka ...

    Proses seleksi CPNS akan dilakukan pada Oktober 2019. Pemerintah akan membuat sistem seleksi sedinamis mungkin untuk bisa merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dan membuka peluang bagi generasi muda untuk menjadi abdi negara. "Kami akan perbaiki (sistem seleksi)."

    Selain CPNS, kata Syafruddin, pemerintah akan segera membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua. Seleksi akan dilakukan pada pertengahan Agustus atau Oktober tahun ini.

    Baca juga: Kementerian Agama Umumkan Kelulusan ... 

    Khusus untuk PPPK ini, pemerintah akan mempriortaskan merekrut para guru honorer yang telah melewati batas umur untuk mendaftar CPNS.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.