TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai yang sebelumnya mengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019 menyatakan bakal terus menjalin komunikasi kendati koalisi secara resmi sudah berakhir. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, partai-partai bekas koalisi Prabowo merencanakan membentuk suatu forum komunikasi bersama.
Baca: Setelah MK Tolak Gugatan, Prabowo Resmi Bubarkan Koalisi
"Dari semua brainstorming pimpinan partai, spirit kebersamaan tetap ada tentu dalam bentuk yang lain gitu. Kalau sekarang formal namanya koalisi, mungkin nanti namanya kaukus apa gitu ya," kata Sohibul sesaat sebelum meninggalkan rumah Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo sebenarnya telah resmi menyatakan Koalisi Indonesia Adil Makmur berakhir. Keputusan ini diambil seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Prabowo-Sandiaga ihwal sengketa hasil pilpres 2019.
Menurut Muzani, Prabowo kembali membebaskan setiap partai untuk mengambil sikap politik ke depan. Meski begitu, ujar Muzani, Prabowo juga mengharapkan adanya keberlanjutan komunikasi di antara mereka.
"Maka disepakatilah harus memelihara komunikasi dalam sebuah forum, meski itu informal yakni coffee morning, atau kaukus yang akan terus menjadi forum komunikasi bagi partai yang pernah mengusung pasangan calon Prabowo-Sandi," kata Muzani di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengaku sepakat dengan pembentukan kaukus sebagai bentuk komunikasi informal ini. Priyo mengatakan dirinya menghormati pilihan politik setiap partai. Namun, mantan politikus Partai Golkar ini berpandangan akan lebih baik jika partai-partai pengusung Prabowo-Sandiaga tak berbondong-bondong bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Dalam bayangan saya, jika semua berduyun-duyun ikut berkumpul dalam sebuah koalisi gemuk bergelambir itu juga tidak bagus untuk demokrasi ke depan," kata Priyo.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menilai kaukus ini merupakan forum diskusi yang tak mengikat. Menurut dia, rencana membentuk kaukus ini baik untuk kerja sama ke depan, semisal kerja sama di parlemen.
Baca: TKN: Jokowi Mungkin Berkomunikasi dengan Prabowo di Bangkok. Tapi
Namun Eddy tak memastikan apakah kaukus ini serta merta menjadikan eks partai Koalisi Indonesia Adil Makmur sebagai oposisi di parlemen. Dia juga tak memastikan apakah kaukus lantas membatasi langkah politik partai yang akan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf nantinya. "Kami tidak membahas posisi partai menjadi oposisi atau tidak," kata Eddy.
