KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Suap Bowo Sidik

Reporter

Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat, 5 April 2019. Uang tersebut diduga dipersiapkan untuk serangan fajar menjelang Pemilu, mengingat Bowo merupakan salah satu caleg. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, tersangka suap kerja sama bidang pelayaran PT Humpuss Transportasi Kimia dengan PT Pupuk Indonesia Logistik dan penerimaan lain terkait jabatannya. "KPK memperpanjang penahanan untuk tersangka BSP selama 30 hari ke depan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Perpanjangan penahanan Bowo terhitung sejak 26 Juni 2019 sampai 25 Juli 2019.

Baca juga: Bowo Sidik Bakal Bersaksi dalam Sidang Asty Winasti

KPK sedang menelusuri asal usul penerimaan gratifikasi oleh Bowo Sidik. KPK telah memeriksa tiga saksi, yaitu mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir, Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Rukijo, dan Kepala Subdit Dana Alokasi Khusus Direktorat Dana Perimbangan periode 21 April 2015 sampai 24 April 2016 M Nafi.

"Ada dugaan sumber dari gratifikasi itu dari empat sumber." Salah satunya dari pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga KPK memeriksa dua saksi yang berasal dari Kementerian Keuangan itu.

Baca juga: KPK Periksa Bupati Minahasa Selatan untuk Bowo Sidik

Selain Bowo Sidik, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus ini, yaitu Indung (IND) dari pihak swasta yang menjadi perantara pemberian gratifikasi dan manajer pemasaran PT HTK Asty Winasti. Asty, sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

3 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

5 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

16 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

23 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

1 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.