Soal Pertemuan Prabowo dan BG, Wiranto: Mau Tanya BIN Dulu

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto berbicara pada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto berbicara pada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mendukung rencana pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto. Pertemuan itu untuk mewujudkan kondisi bangsa dan negara lwebih damai setelah pilpres.

    Baca juga:  Kapolri Tito Karnavian Larang PA 212 Gelar Aksi di Gedung MK

    "Bukan rekonsiliasi (tapi) perbincangan, komunikasi. Ya boleh saja, kami hormati, kan negeri ini negeri yang memang mengharapkan semua permasalahan dapat terselesaikan dengan musyawarah mufakat," kata Wiranto di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa.

    Wiranto bersyukur jika Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan atau BG melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto untuk membicarakan rencana pertemuan dengan Joko Widodo.

    Namun dia mengaku akan melakukan konfirmasi kepada Budi Gunawan terkait kebenaran pertemuan pendahuluan itu karena informasi itu baru didapatkan dari media sosial. "Saya mau tanya BIN dulu. Saya informasi dapat dari medsos," katanya.

    Wiranto mengharapkan apabila terjadi maka pertemuan tersebut akan memperbaiki situasi politik dan bangsa.

    "Kita ini kan negara yang rakyatnya punya kultur yang baik, kebiasaan dan adat yang baik. Lebih baik kita selesaikan dengan cara mufakat, musyawarah. Kalai rusuh, ada konflik yang rugi siapa? Kita semua rugi," Kata.

    Baca juga: Massa PA 212 Berduyun Datangi Mahkamah Konstitusi, Tuntutannya?

    Mantan Panglima ABRI (TNI) itu juga menyinggung ada tokoh yang mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi tapi hingga berakhir ricuh.

    "Setelah masyarakat dengan pendemonya terjadi benturan, di mana dia? Di depan dia? Tidak ada, hilang dia. Makanya saya katakan, tokoh seperti itu pengecut," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.