Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saat Gatot Nurmantyo Sebut Jutaan Hektare Lahan Dikuasai Asing

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Mantan Panglima TNI Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo saat menghadiri diskusi di Jakarta Convention Center, 24 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana
Mantan Panglima TNI Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo saat menghadiri diskusi di Jakarta Convention Center, 24 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa setelah reformasi jutaan hektare lahan di Indonesia dikuasai orang asing.

Baca juga: Halal Bihalal Purnawirawan TNI, Gatot Nurmantyo Bahas Mati Syahid

"Setelah reformasi, UUD 1945 rohnya mulai hilang, sehingga ada jutaan hektar tanah kita dikuasai asing," kata Gatot dalam acara halal bihalal Purnawarman ABRI, TNI dan Polri di Masjid Agung At Tin Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa, 25 Juni 2019.

Menurut Gatot, sebagian orang Indonesia melupakan apa yang disampaikan dari pembukaan UUD 1945. Padahal, UUD 1945 dalam pembukaannya dibuat karena memahami kondisi Indonesia.

Saat Indonesia baru merdeka, kata Gatot, negara ini masih miskin sumber daya manusia, tetapi kaya dengan sumber daya alam. Makanya, kata dia, dalam pembukaan UUD tersebut tujuan nasionalnya ada dalam kutipan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

"Melindungi tumpah darah Indonesia itu bukan hanya manusianya saja, tapi sumber daya alamnya juga dilindungi. Namun orang melupakan apa yang disampaikan pembukaan UUD tadi."

Bahkan, kata Gatot, dalam pasal 33 UUD 1945 dan tertuang pada ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. "Pendiri bangsa sudah mewaspadai ini dan mengingatkan agar SDA digunakan sebenar-benarnya," ujar dia.

Selain itu, Gatot pun menyinggung situasi saat ini berkaitan masalah kerja sama ekonomi. Menurut dia, kerja sama ekonomi adalah suatu mufakat yang niscaya memang harus dilakukan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, kata dia, yang perlu diingat adalah jangan sampai ruang hidup rakyat Indonesia ikut diserahkan. Gatot mencontohkan, saat ini etnis Betawi telah terpinggirkan di kotanya di Jakarta. "Di Sudirman sudah minggir semua "

Bahkan, Resimen Induk Daerah Militer TNI yang pernah berada di kawasan Ciganjur pun bergeser karena pembangunan. Saat ini, Rindam TNI bergeser ke kawasan Bumi Serpong Damai. "Sekarang BSD jadi kota geser lagi. Gak tahu nanti ke mana. Ke Pelabuhan Ratu kali nanti," ujarnya.

Gatot pun mengingatkan agar rakyat Indonesia terus waspada. Ia kembali memberi contoh bahwa etnis Indian di Amerika hilang di tanah lahirnya sendiri. Selain itu, etnis Melayu Singapura juga sudah ke pinggir. "Siapa lagi. Kalau bukan kita-kita harus siapa lagi yang berjuang," ujarnya.

Baca juga: Datang Acara Prabowo, Gatot Nurmantyo: Saya tak Mencari Jabatan

Kata Gatot, dalam pembangunan industri pun rakyat Indonesia perlahan tersisihkan. Sebab, ujar dia, dahulu industri Indonesia merupakan padat karya yang menyerap tenaga kerja, tetapi sekarang digantikan robot.

Belum lagi, Gatot Nurmantyo mengimbuhkan, tenaga kerja yang diimpor ke Indonesia. Setiap penduduk dunia, kata dia, bisa tinggal di mana pun juga asal dapat izin. "Ini yang saya katakan bisa merugikan jika kita tidak waspada. Sebab mereka pindah ke suatu negara sudah mempersiapkan skill. Apalagi kita juga menerapkan bebas visa," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

3 jam lalu

Waaspers Panglima TNI Brigjen TNI Agus Hadi Waluyo saat membuka TKD Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI Tahun Anggaran 2024 di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-BKN
Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

5 jam lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

6 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.


Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

13 jam lalu

Konferensi Pers di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin, 29 April 2024, mengenai kasus Brigadir RA yang tewas di dalam mobil Alphard, pada Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.


Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus (kanan), Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata (tengah) melakukan penutupan jalan menuju kawasan Puncak saat pemberlakuan Car Free Night di Tol Jagorawi pintu keluar Gadog, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Desember 2022. Polres Bogor memberlakukan Car Free Night di kawasan Puncak pada malam Tahun Baru mulai pukul 18.00 WIB 31 Desember 2022 hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2023, arus lalu lintas menuju Puncak atau Cianjur dialihkan melalui Jonggol atau Sukabumi. Hal ini guna mengatur arus masuknya agar tercipta kelancaran dalam perjalanan saat car free night di malam pergantian tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.


Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Polisi militer memeriksa kendaraan dinas TNI saat pelaksanaan operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi di bypass jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Detasemen Polisi Militer Kogartap I Jakarta menggelar razia rotator dan mobil pelat TNI. TEMPO/Tony Hartawan
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.


Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.


Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

1 hari lalu

Ilustrasi pasukan TNI AL. ANTARA/Yusran Uccang
Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

Video viral anggota TNI AL yang cekcok dengan sopir truk katering di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Senin, 29 April 2024.


TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto usai upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Pom TNI TA 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.