Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Minta Dikritik, Adian Ingatkan Soal Kasus Pelanggaran HAM

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) menerima jaket dari aktivis 98 saat Halal bihalal Presiden bersama Aktivis 98, di Jakarta, Ahad, 16 Juni 2019. Presiden berpesan agar para aktivis 98 bisa mengambil peran dalam pembangunan. ANTARA/Aprillio Akbara
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) menerima jaket dari aktivis 98 saat Halal bihalal Presiden bersama Aktivis 98, di Jakarta, Ahad, 16 Juni 2019. Presiden berpesan agar para aktivis 98 bisa mengambil peran dalam pembangunan. ANTARA/Aprillio Akbara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melunasi janjinya terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, jika ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden 2019.

Baca: Jokowi Minta Aktivis 98 Berani Koreksi Pemerintah

Hal itu diungkapkan Adian menyusul permintaan Jokowi agar aktivis 1998 lebih keras mengkritik dan berani mengoreksinya pada pemerintahan mendatang. "Banyak ya (yang akan kami kritik), contohnya kasus pelanggaran HAM itu harus diselesaikan. Tapi saya berpikir, ketika dia bersedia menawarkan diri dikritik, kami semakin yakin bahwa dia (Jokowi) memang merepresentasikan perjuangan reformasi 21 tahun yang lalu," ujar Adian saat ditemui Tempo usai acara Halal Bihalal bersama aktivis '98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Ahad, 16 Juni 2019.

Pertengahan Januari 2019 lalu, Adian memang sempat bercerita bahwa dirinya sudah tiga kali berbicara kepada Jokowi terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pertama, kata Adian, ketika Jokowi hadir di acara Kongres Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) di Bali pada September 2014. Saat itu, Jokowi dikukuhkan sebagai anggota kehormatan PENA 98.

"Gua sampaikan pada Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Gua sampaikan bahwa itu tidak mudah, tapi harus dimulai karena negara harus berdamai dengan rakyat. Salah satunya dengan mengungkap pelanggaran HAM masa lalu," ujar Adian kepada Tempo pada pertengahan Januari 2019 lalu.

Baca juga: Adian Didengungkan Calon Menteri, Jokowi: Saya Tak Mau Sebut Nama

Menurut Adian, saat itu dia mengatakan, kalaupun pemerintah belum bisa menyelesaikan kasus yang besar, bisa dimulai dengan kasus yang kecil, seperti perampasan tanah rakyat atas nama negara seperti Kedung Ombo, kasus Rumpin dan kasus-kasus lain yang serupa.

Untuk kasus tanah, menurut Adian, Jokowi sempat meminta PENA 98 membuatkan konsep penyelesaiannya dan juga bagaimana pencegahannya. "Untuk pencegahan, kami sampaikan agar tanah rakyat diberikan legitimasi. Di kemudian hari, Jokowi kan membuat sertifikasi tanah dan hutan sosial/adat," ujar Adian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat di Bali itu, Adian menambahkan, kelompok aktivis 1998 itu meminta Jokowi membebaskan aktivis yang masih ditahan, seperti Eva Susanti Bande dan aktivis papua lainnya --Pada tanggal 10 Desember 2014, Jokowi memberikan Grasi untuk Eva Susanti Bande, lalu awal 2015 Jokowi membebaskan belasan aktivis Papua--.

Pertemuan berikutnya antara aktivis 1998 dan Jokowi terjadi menjelang Rembuk Nasional Aktivis 98 di Kemayoran, Juli 2018 silam. Saat itu, Adian menuturkan, Jokowi berjanji akan mengusut kasus Trisakti dan Semanggi. Dalam proses pengusutan itu, Jokowi juga akan memberikan penghargaan kepada para aktivis '98 yang meninggal dalam peristiwa Trisakti dan Semanggi. Bentuk penghargaan masih akan dikaji lebih jauh. Untuk orang tua korban misalnya, Jokowi akan memberikan rumah tinggal.

"Kalau gua baca gestur tubuh Jokowi dalam beberapa kali bicara tentang HAM, gua yakin dia akan menyelesaikan kasus-kasus itu, walaupun mungkin bertahap dan tetap mengikuti prosedur hukum yang ada," ujar Adian.

Presiden Jokowi meminta semua pihak termasuk para aktivis '98 berani mengevaluasi dan mengoreksi kinerja pemerintah di masa mendatang, dalam acara Halal Bihalal bersama aktivis '98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Ahad, 16 Juni 2019.

Menurut Jokowi, setelah kurang lebih 21 tahun gerakan reformasi yang dikomandani oleh aktivis '98 berjalan, para aktivis harus lebih kritis demi membangun Indonesia ke depan.

Baca: Jokowi: Kalau Itu Penting, Keputusan yang Gila Akan Saya Kerjakan

"Kita semua harus berani mengevaluasi. Apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, baik yang sudah berhasil maupun yang belum. Kita harus berani mengoreksi apa yang masih harus dikerjakan, apa yang masih kurang, apa yang harus diselesaikan ini menjadi koreksi kita," ujar Jokowi dalam acara Halal Bihalal bersama aktivis '98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Ahad, 16 Juni 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

29 menit lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

9 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

11 jam lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

11 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

14 jam lalu

President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

President Jokowi give support Minister Bahlil Lahadalia to seize the position of Chairman of the Golkar Party.


Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

15 jam lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Jokowi akan menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini.


Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) partainya pada tahun ini akan tetap digelar Desember.


Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

16 jam lalu

Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. Dok Tempo/Dian Triyuli H
Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

Jakarta, setelah tak jadi ibu kota negara, tetap akan menjadi pusat bisnis dan bahkan digadang-gadang bisa semoncer New York.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

16 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024


Abdul Halim PKB ke Istana, Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi untuk Stop Hak Angket

16 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Abdul Halim PKB ke Istana, Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi untuk Stop Hak Angket

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Abdul Halim Iskandar, mengatakan tidak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR.