Amnesty: Polisi Luput Jelaskan Korban Jiwa Kerusuhan 22 Mei

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pusat perbelanjaan di Pasar Tanah Abang masih tutup usai kerusuhan 22 Mei pada kamis 23 Mei 2019. Tempo/ Muh. Halwi

    Pusat perbelanjaan di Pasar Tanah Abang masih tutup usai kerusuhan 22 Mei pada kamis 23 Mei 2019. Tempo/ Muh. Halwi

    TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia menyoroti pihak kepolisian yang dinilai luput menjelaskan kepada publik mengenai korban jiwa serta pelaku penembakan yang menewaskan Sembilan orang saat kerusuhan 22 Mei. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019, menilai hal yang disampaikan polisi dalam konferensi pers tidak menyeluruh dan gagal mengungkap fakta penting mengenai korban tewas dalam peristiwa itu.

    "Ini menyakitkan keluarga korban yang berharap polisi mengumumkan kepada publik siapa yang menembak korban," kata Usman. Alih-alih menunjukkan perkembangan penyidikan tentang penyebab korban tewas dan pelaku yang harus bertanggungjawab, narasi yang disampaikan polisi hanya soal rencana pembunuhan dalam Aksi 22 Mei.

    Baca juga: Gerindra Tak Akan Telusuri Dugaan Fauka di Balik Kerusuhan 22 Mei

    Sejumlah keluarga korban yang ditemui Amnesty International Indonesia kecewa lantaran tak ada pengungkapan pelaku pembunuhan untuk kemudian dibawa ke pengadilan. "Seharusnya polisi mengungkapkan bukti-bukti yang memadai tentang penyebab kematian mereka terlebih dulu, lalu mengumumkan siapa-siapa yang patut diduga sebagai pelaku penembakan terhadap mereka," kata Usman.

    Hal lain yang luput dari penjelasan kepolisian, menurut dia, adalah akuntabilitas penggunaan kekuatan berlebihan oleh sejumlah aparat kepolisian dalam kerusuhan 22 Mei itu. Salah satunya adalah dugaan penyiksaan yang terjadi di Kampung Bali,Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Baca juga: Polri Selidiki Keterlibatan Tim Mawar dalam Kerusuhan 22 Mei

    Meski diakuinya kepolisian berada dalam kondisi yang tidak mudah ketika menjadi target penyerangan oleh sekelompok massa hingga banyak petugas kepolisian yang terluka, dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan tetap harus diungkap.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.