TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Aria Bima menilai usulan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik untuk membubarkan Koalisi Indonesia Kerja (KIK), pendukung Jokowi - Ma'ruf di pilpres 2019, tak lepas dari bayang-bayang sekretariat gabungan atau setgab di era Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kalau itu (Setgab), kami juga tidak setuju. Kita bisa sama-sama mengawal presiden terpilih," ujar Aria saat ditemui di Posko Cemara, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2019.
Seusai memenangkan pemilu 2009, SBY membentuk Setgab yang berisi partai-partai koalisi pendukung saat pilpres. Sekretariat ini dibentuk untuk memperkuat koalisi pemerintahan setelah SBY menjadi presiden. Orang-orang dari partai koalisi ini pula yang otomatis mendominasi kabinet seusai SBY dilantik untuk periode kedua. Dengan kata lain, pembentukan Setgab memperkecil ruang partai yang semula berseberangan haluan untuk bergabung.
Baca juga: Soal Koalisi Prabowo - Sandi, Petinggi PAN Berbeda Pendapat
Aria mengatakan pada era calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi tentu tidak akan demikian. Partai-partai koalisi, ujar dia, juga tidak akan setuju jika dibentuk semacam Setgab.
Koalisi Jokowi, ujar Aria, masih membuka peluang kepada partai yang semula berkoalisi mendukung capres 02, Prabowo - Sandiaga Uno merapat ke koalisi mereka. "Demokrat atau Gerindra masih sangat mempunyai peluang yang sama untuk berkoalisi dengan koalisi Jokowi - Ma'ruf."
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta agar dua kubu, baik Koalisi Indonesia Adil Makmur maupun Koalisi Indonesia Kerja membubarkan diri pascapilpres. Tujuannya untuk menghilangkan polarisasi di akar rumput dan membuat presiden terpilih leluasa memilih sendiri para menterinya untuk mengisi kabinet.
Usulan Rachland menuai kritik, paling keras datang dari kubu Jokowi yang menilai usulan Rachland sangat politis. Menanggapi hal itu, Rachland kemudian cepat-cepat mengklarifikasi. "Apa yang saya sampaikan adalah proposal politik yang tidak didasari motif politik,” ujar Rachland dalam keterangan tertulis pada Senin, 10 Juni 2019. Usulnya, kata dia, sepenuhnya dituntun oleh keprihatinan terhadap akibat buruk polarisasi yang dalam dan tajam di akar rumput antara pendukung Pak Jokowi melawan pendukung Prabowo.
Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily menyindir usulan Rachland tersebut tak relevan. Toh, ujar dia, di zaman SBY, koalisi pendukung juga tidak dibubarkan pasca-pilpres. "Bahkan terinstitusionalisasi dalam Setgab yang terdiri atas parpol pendukung SBY dalam Pilpres 2009," ujar Ace Hasan saat dihubungi pada Senin, 11 Juni 2019.
Baca juga: Kubu Jokowi Tidak Ingin Koalisi Indonesia Adil Makmur Dibubarkan
Pembentukan Setgab era SBY pada 2009 ramai dipersoalkan. Partai Gerindra yang saat itu oposisi, menilai Setgab dibentuk karena kekuasaan SBY mulai goyah, sebab kadernya didera kasus Bank Century. Kasus ini memecah kekuatan koalisi. Partai-partai koalisi tak memiliki sikap dan pandangan yang sama. Beranjak dari kasus ini, awal mula muncul ide pembentukan Setgab untuk penguatan koalisi .
Dalam perjalanannya, Setgab tak berjalan harmonis. Koalisi pecah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling sering berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintahan SBY. Sampai akhirnya menjelang akhir pemerintahan SBY, muncul satir, "Enggak usah dibubarkan, Setgab bubar sendiri."
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa saat itu, Marwan Jafar mengatakan sekretariat gabungan partai koalisi pendukung pemerintah sudah lama tak berkegiatan. "Sudah lama vakum," kata Marwan saat dihubungi, Rabu, 25 September 2013.
