Soal Menteri, Pengamat: Jokowi Tak Mungkin Lagi Didikte Partai

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi memenuhi permintaan swafoto dengan jamaah usai Salat Jumat di Masjid Syuhada Kota Baru, Yogyakarta, Jumat, 7 Juni 2019. ANTARA/Luqman Hakim

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi memenuhi permintaan swafoto dengan jamaah usai Salat Jumat di Masjid Syuhada Kota Baru, Yogyakarta, Jumat, 7 Juni 2019. ANTARA/Luqman Hakim

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, di periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan lebih otonom menentukan menterinya. Alasannya, selain dibantu parpol, kemenangan Jokowi juga banyak dibantu relawan, periode kedua ini Jokowi ditengarai akan all out membuktikan semua janji politiknya.

    Baca: Kata PDIP Soal Nama Calon Menteri di Kabinet Jokowi

    "Untuk itu, dia tentu akan memilih menteri yang full power merealisasikan keinginannya, bukan menteri yang malah menjadi benalu pembangunan ke depan. Karena itu, Jokowi tak mungkin lagi didikte partai-partai pengusungnya," ujar Adi Prayitno saat dihubungi Tempo pada Senin, 10 Juni 2019.

    Jokowi, menurut Adi, tentu tak mau berjudi untuk periode keduanya dengan merekrut menteri-menteri yang tak kompeten. Apalagi janji politik Jokowi di pemilihan presiden 2019 cukup spesifik menyangkut pembangunan manusia terutama bidang ekonomi, serapan tenaga kerja, dan mengentaskan pengangguran.

    Adi memprediksi, pembentukan kabinet baru nanti akan lebih dinamis. Ia memperkirakan bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet setelah pelantikan pada Oktober mendatang, bukan dalam waktu dekat ini. "Kecuali ada menteri yang menjadi tersangka KPK sebelum Oktober, mungkin Jokowi akan cepat melakukan reshuffle. Tanpa kejadian itu tentu reshuffle hanya isapan jempol belaka karena sisa waktunya sangat tipis," ujar Adi.

    Saat ini, beberapa partai politik pendukung Jokowi mulai terang-terangan meminta jatah kursi menteri. Golkar bahkan sudah merilis nama-nama yang akan disodorkan kepada Jokowi.

    Beberapa tokoh, seperti Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif memberi saran kepada Jokowi untuk menerapkan zaken kabinet. “Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli,” ujar Syafii Maarif usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.

    Baca: Profil 5 Kandidat Menteri yang Diajukan Dewan Pakar Golkar

    Pada 9 Mei lalu pula, Jokowi menyiratkan akan lebih maksimal dalam segala hal di periode kedua pemerintahannya. “Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apa pun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.