Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata PDIP Soal Nama Calon Menteri di Kabinet Jokowi

image-gnews
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juni 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juni 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sektaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah mengatakan nama calon menteri yang berasal dari partainya menjadi wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dia menyebutkan, dalam aturan main yang tercantum di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bahwa Ketua Umum memilik hak preogratif ke dalam dan keluar untuk keputusan strategis.

Baca: Partai Koalisi Jokowi Minta Jatah Menteri, PDIP Tahan Diri

"Oleh karena itu, jabatan kabinet, jabatan ketua DPR, jabatan pimpinan MPR, itu adalah jabatan-jabatan strategis yang akan menentukan masa depan negara maka keputusan-keputusan tersebut ada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif ke dalam dan ke luar," ujar dia di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juni 3019.

Menurut dia, di internal PDIP sendiri belum ada pembahasan mengenai nama calon menteri. Basarah mengatakan bahwa PDIP, termasuk Megawati masih berkonsentrasi untuk mendukung Presiden Jokowi melakukan rekonsiliasi nasional.

Ia menilai terlalu jauh kalau PDIP sudah membuat daftar nama calon menteri.
"Toh bulan Oktober yang akan datang kabinet itu baru disusun oleh presiden terpilih," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, dia mengatakan tugas PDIP sekarang adalah bersama-sama dengan Jokowi dan partai koalisi lainnya menyatukan kembali seluruh kekuatan Bangsa Indonesia.

Baca: PDIP Bicara Hubungan Megawati dan SBY Selama Ini

"Menyatukan kembali komponen masyarakat Indonesia karena Pak Jokowi ini terpilih sebagai Presiden RI, bukan presidennya TKN (Tim Kampanye Nasional) atau presidennya partai-partai koalisi," kata Ahmad Basarah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rupiah Melemah Terus, Bagaimana Dampaknya Terhadap Proyek IKN?

5 jam lalu

Ilustrasi mata uang dollar Amerika Serikat. TEMPO/Aditia Noviansyah
Rupiah Melemah Terus, Bagaimana Dampaknya Terhadap Proyek IKN?

Menteri PUPR Basuki menyampaikan bahwa rupiah melemah terhadap dolar AS tidak hanya berdampak pada proyek IKN, tetapi juga sektor lainnya.


Pengadilan Rakyat Diadakan Besok, Gugat Nawadosa Rezim Jokowi

6 jam lalu

Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi People Power Indonesia menggelar aksi damai di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 7 Juli 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Pengadilan Rakyat Diadakan Besok, Gugat Nawadosa Rezim Jokowi

Pengadilan Rakyat untuk menuntut dosa Jokowi akan disiarkan secara daring melalui laman mahkamahrakyat.id.


Kata Politikus PDIP soal Isu Pergantian Sekjend Usai Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK

7 jam lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Kata Politikus PDIP soal Isu Pergantian Sekjend Usai Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK

Hasto Kristiyanto menduga rencana untuk menggantikan dirinya dari jabatan Sekretaris Jenderal merupakan upaya untuk memecah belah partai.


PDIP Dukung Rieke Diah Pitaloka dan Ono Surono Maju di Pilkada Jabar 2024, Dampingi Ridwan Kamil?

8 jam lalu

Artis Rieke Diah Pitaloka berpose sebelum mengikuti pelantikan DPR  periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Rieke tampil berkebaya kutu baru merah berbahan beludru dengan nuansa sangria. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Dukung Rieke Diah Pitaloka dan Ono Surono Maju di Pilkada Jabar 2024, Dampingi Ridwan Kamil?

Rieke Diah Pitaloka dan Ono Surono masuk dalam bursa nama PDIP untuk diusung di Pilgub Jabar 2024


Jokowi Senang Indonesia Posisi ke-27 Peringkat Daya Saing Global, Ini Daftar Lengkapnya

9 jam lalu

Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan Adityo Rimbo Galih Samudro, putra pertama adik kandung Jokowi, Idayati, pada Sabtu pagi ini, 22 Juni 2024. Acara dilangsungkan di Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Senang Indonesia Posisi ke-27 Peringkat Daya Saing Global, Ini Daftar Lengkapnya

Presiden Jokowi senang ketika mengetahui bahwa peringkat daya saing Indonesia secara global meningkat ke posisi 27, mengalahkan Inggris dan Jepang


Sri Mulyani: Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Sebesar Rp 71 Triliun akan Masuk Pos Cadangan

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani: Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Sebesar Rp 71 Triliun akan Masuk Pos Cadangan

Menkeu Sri Mulyani menyatakan anggaran program makan bergizi gratis yang diusulkan Prabowo Subianto telah ditetapkan Rp 71 triliun.


Bursa Pilgub Jakarta 2024 Riuh: Kabar PKB dan PDIP Siap Berkolaborasi dalam Mengusung Anies Baswedan

9 jam lalu

Anies Baswedan. Foto: Instagram.
Bursa Pilgub Jakarta 2024 Riuh: Kabar PKB dan PDIP Siap Berkolaborasi dalam Mengusung Anies Baswedan

Sosok Anies Baswedan menarik perhatian dari berbagai partai politik Indonesia untuk mengusungnya dalam Pilgub Jakarta 2024.


Tafsir Zulhas soal Turbulensi Politik di Masa Transisi yang Dikhawatirkan Jokowi

9 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna mengenai kondisi perekonomian terkini di Istana Negara, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Tafsir Zulhas soal Turbulensi Politik di Masa Transisi yang Dikhawatirkan Jokowi

Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini mengatakan pernyataan Jokowi soal turbulensi politik merupakan suatu peringatan.


PKS Usung Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024, Kini Siapa Parpol Dukung Anies Baswedan?

10 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (tengah), Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berfoto bersama saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS 2019 di Jakarta, Kamis, 14 November 2019. Rakornas PKS 2019 bertema
PKS Usung Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024, Kini Siapa Parpol Dukung Anies Baswedan?

DPP PKS memastikan mengusung Sohibul Iman daripada Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Lantas, siapa parpol pendukung Anies kemudian?


Luhut Klaim Kemudahan Izin Acara Membuat Indonesia Lebih Kompetitif

10 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Han Revanda Putra.
Luhut Klaim Kemudahan Izin Acara Membuat Indonesia Lebih Kompetitif

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan kemudahan perizinan acara bisa membuat Indonesia lebih kompetitif.