Dirjen EBTKE Harap Road Map Mampu Dorong Pengembangan Panas Bumi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), F.X Sutijastoto, saat kegiatan Pemaparan Draft Buku Road Map Pengembangan Bumi Indonesia 2019-2030 di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), F.X Sutijastoto, saat kegiatan Pemaparan Draft Buku Road Map Pengembangan Bumi Indonesia 2019-2030 di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.

    INFO NASIONAL-- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan stakeholder terkait saat ini sedang menyusun road map pengembangan panas bumi Indonesia tahun 2019-2030. Program ini dirancang untuk mencapai target pengembangan Energi Baru, Terbarukan (EBT) dan bauran energi secara nasional. Sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan target bauran energi, target pengembangan energi panas bumi adalah sebesar 7.241,5 MW.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), F.X Sutijastoto, selaku penanggung jawab penyusunan Road Map Pengembangan Panas Bumi, mengungkapkan pengembangan energi panas bumi tidak saja memiliki nilai ekonomis atau bisnis pengembangan panas bumi, tetapi juga memiliki nilai pengurangan emisi karbon.

    Oleh karenanya penyusunan road map panas bumi dilaksanakan secara detail baik dari evaluasi teknis, evaluasi keekonomian, dan tata waktu masing-masing proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

    "Harapannya road map ini benar-benar mendorong pengembangan panas bumi di Indonesia. Oleh karena itu, road map ini secara kerangka dasarnya harus menunjukkan target Commercial Operation Date (COD) dari proyek-proyek yang ada dan juga rencana produksinya,” tutur Dirjen Toto saat Pemaparan Draft Buku Road Map Pengembangan Bumi Indonesia 2019-2030 di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.

    Penyusunan Road Map Pengembangan Panas Bumi sendiri telah dimulai sejak 12 April  2019 melalui beberapa Focus Group Discussion (FGD) yang terbagi dalam 4 tema yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi Sumber Daya dan Penggunaan Teknologi, Pokja Evaluasi Finansial dan Keekonomian, Pokja Evaluasi Regulasi, Perizinan, Insentif dan Kelembagaan lain, dan Pokja Evaluasi Penerimaan Masyarakat dan Isu Sosial.

    Kelompok kerja ini beranggotakan Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE dan Ditjen Ketenagalistrikan), PT. PLN (Persero), Perusahaan Pengembang Panas Bumi, dan Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API).

    Lebih lanjut Toto menyampaikan pentingnya pengelompokan proyek-proyek sesuai dengan kategori proyek PLTP yaitu proyek eksisting, proyek pipeline dan proyek potensial. Selain itu, penting pula elaborasi hasil diskusi masing-masing Pokja sehingga Road Map yang disusun nanti mampu menjawab isu-isu global, terutama hubungan antara potensi panas bumi dengan teknologi yang dimanfaatkan.

    "Kalau bisa juga, perlu disampaikan mengapa panas bumi Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Apakah panas bumi di Indonesia membutuhkan teknologi yang lebih kompleks, yang lebih mahal dibandingkan dengan teknologi tempat lain," ujarnya.

    Menurut Toto, penyusunan Road Map Pengembangan Panas Bumi juga harus membahas hal-hal terkait di luar lingkup nasional  dan memuat Quick Win untuk proyek eksisting. “Tahun ini, IRENA mengeluarkan laporan mengenai biaya-biaya pembangkit tenaga listrik dari EBT. Ternyata di dalam laporan IRENA, panas bumi bisa 7 sen/kWh. Nah hal-hal seperti ini seharusnya masuk di dalam pembahasan. Ya bisa aja kita sampaikan bahwa kalau dari sisi resources, sebenarnya sebagian garis besar sudah dikuasai di dalam wilayah kerja – wilayah kerja,” katanya.

    Quick Win tersebut, menurut Dirjen Toto akan menjelaskan upaya-upaya yang diperlukan untuk pengembangan kapasitas proyek eksisting. "Karena saya lihat, terutama di BUMN kalau kita bisa kembangkan full capacity, kelihatannya bisa mencapai 50 persen dari kapasitas potensi. Nah ini yang coba dielaborasi di roadmap ini,” ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.