TEMPO.CO, Jakarta - Partai Nasdem mendukung wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunjuk legislator perempuan sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johny G. Plate menilai masyarakat Indonesia akan menyambut baik Ketua DPR perempuan pertama dalam sejarah.
Baca: PDIP Buka Kemungkinan Ketua DPR Dijabat Perempuan
"Indonesia tentu senang mempunyai presiden perempuan, Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), nanti mempunyai juga ketua DPR perempuan, kalau bisa juga ketua MPR perempuan," kata Johny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3, posisi ketua DPR menjadi hak partai pemenang pemilihan legislatif 2019. Berdasarkan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei serta perhitungan manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum, PDIP menempati urutan pertama pemenang pileg 2019.
Johny menyebut perempuan kandidat ketua DPR yang paling memungkinkan ialah Puan Maharani. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menjadi calon legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini meraup suara tertinggi di pileg 2019, yakni sebanyak 404.304 suara.
Baca juga:
"Salah satu tokoh yang memang mumpuni dari PDIP adalah Ibu Puan, yang juga memperoleh suara terbesar di Indonesia dalam pileg kali ini. Nah, recognition itu harus kita hormati," kata Johny.
Johny menyebut dipilihnya Puan sebagai ketua DPR akan memberi warna baru di parlemen. Menurut dia, putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu memiliki kompetensi dan pengalaman luas di bidang politik.
"Ibu Puan dari sisi kompetensi saya kira, sudah tour of duty sudah ke mana-mana. Ibu Puan juga tokoh sentral di PDIP. Ibu Puan juga dari sisi reward politik memperoleh suara terbesar dari seluruh pileg," ucapnya.
Baca: PDIP Klaim Borong 5 Kursi di Dapil Jateng V, Suara Puan Tertinggi
Sinyal memilih ketua DPR perempuan ini sebelumnya juga dilontarkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. "Tentu saja dari PDIP setiap warga negara sama. Kami tidak pernah membuat perbedaan dari gendernya, dari status sosialnya. Tetapi sejarah selalu dibuat, karena itu tugas kita bersama,” ujar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa 8 Mei 2019.
