Bea Cukai Tanjung Emas Deklarasikan Zona Integritas

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bea Cukai Tanjung Emas canangkan Peogram Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

    Bea Cukai Tanjung Emas canangkan Peogram Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

    INFO NASIONAL– Bea Cukai Tanjung Emas canangkan Program Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Pencanangan tersebut dilakukan sebagai komitmen mewujudkan clean government serta good governance yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Tjertja Karja Adil mengatakan semua jajaran Bea Cukai Tanjung Emas berkomitmen mewujudkan pelayanan dan pengawasan yang baik, bersih, serta bebas dari KKN di Bandara Ahmad Yani juga Pelabuhan Tanjung Emas. Hal yang dapat dilakukan dengan membangun sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu proses bisnis kawasan pelabuhan laut dan bandar udara.

    “Kita harus berkomitmen mengubah paradigma dan meningkatkan budaya kerja kita sehingga setelah zona integritas kita raih, ke depan Bea Cukai Tanjung Emas dapat melaju menuju WBK/WBBM seperti yang saat ini kita cita-citakan. Semua ini dapat kita capai dengan dukungan dan sinergi dari semua stakeholder,” ujar Tjertja.

    Pencanangan ini diharapkan menjadikan pelayanan Bea Cukai Tanjung Emas menjadi lebih cepat, tepat, dan profesional. Apalagi, jika didukung sinergi dari semua stakeholder, diharapkan dapat memberikan pengawasan terhadap proses internalisasi zona integritas menuju WBK/WBBM, sehingga semua strategi yang dijalankan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih, bebas KKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk Bea Cukai yang semakin baik.

    Perlu diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan 12 kawasan strategis, yang meliputi pelabuhan laut juga bandara sebagai lokasi dari program tersebut sekaligus satuan kerja DJBC yang membawahinya.

    Pelabuhan dan bandara yang dimaksud meliputi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Sekupang Batam, Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Hasanuddin Makassar, Bandara Hang Nadim Batam, juga Bandara Ngurah Rai Bali. (*)

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.