JK: Kalimantan dan Sulawesi Bisa Jadi Alternatif Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) lokasi final ibu kota negara ke luar Pulau Jawa masih belum diputuskan. Meski begitu, ia tak memungkiri Pulau Kalimantan dan Sulawesi bisa menjadi salah satu pilihan utama.

    Berita terkait: Basuki: Pemindahan Ibu Kota Bukan Rencana Ujug-ujug

    "Boleh di Kalimantan, boleh di Sulawesi, selama memenuhi syarat," kata JK saat ditemui di Istana Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2019.

    Ia mengatakan setidaknya ada 10 syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah yang akan menjadi calon ibu kita negara. Selain letaknya yang harus strategis, lokasinya pun harus berada di tengah Indonesia. Lalu, "Penduduknya mempunyai toleransi yang baik, dan harus bersifat nasional. Ini butuh riset yang benar.”

    Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara kemarin, memang telah disepakati beberapa persyaratan yang layak menjadi lokasi ibu kota negara baru. Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) salah satunya menegaskan agar lokasinya tidak di wilayah rawan bencana.

    Menurut JK, Sumatera dinilai rawan karena berada di cincin api (ring of fire) yang rawan diguncang gempa. Selain itu, diharuskan adanya lahan kosong seluas 60 ribu hektare.

    JK mengatakan menemukan lokasi paling ideal di antara sekian banyak syarat ini yang menjadi tantangan. "Jadi syaratnya berat memang. Memilihnya tak mudah," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.