TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai rencana pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Baca juga: Bappenas : Tahapan Kajian Pemindahan Ibu Kota Bahas Kriteria
Sebelum mempersilakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menjelaskan rencana itu, Jokowi menekankan sejumlah hal. Pertama, gagasan pemindahan Ibu Kota sudah lama muncul sejak era Presiden Soekarno. "Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta para pejabat kementerian dan lembaga terkait tidak berpikir pendek maupun dalam lingkup sempit mengenai pemindahan Ibu Kota. "Tapi kita harus berbicara tentang kepentingan lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner, jangka panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," ujar dia.
Menurut Jokowi, ketika semua pihak sepakat bahwa Indonesia menuju negara maju, maka ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan itu adalah: apakah DKI Jakarta di masa datang sebagai Ibu Kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yakni sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, sekaligus sebagai pusat bisnis?
Beberapa negara, kata Jokowi, sudah mengantisipasi soal itu dengan memindahkan pusat pemerintahannya. Ia memberikan contoh Malaysia, Korea Selatan, Brasil, dan Kazakhstan. "Kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," kata dia.
Baca juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota, Ini Kata Presiden Jokowi
Terakhir, Jokowi menekankan bahwa memindahkan Ibu Kota memerlukan persiapan yang matang, detil, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat dan soal pembiayaannya. Soal pilihan lokasi itu termasuk memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, dan kesiapan infrastruktur pendukung. "Saya meyakini kalau dari awal disiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," ucapnya.
