INFO NASIONAL - Sebagai upaya mewujudkan pengelolaan barang milik negara (BMN) yang efisien, efektif, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) melakukan serah terima sejumlah infrastruktur EBTKE kepada pemerintah daerah terkait.
"Serah terima ini merupakan sarana mewujudkan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen EBTKE yang efisien, efektif, dan akuntabel, khususnya BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan kepada pemda demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam akses energi serta penyediaan air bersih," ujar Direktur Jenderal EBTKE FX Sutijastoto saat pelaksanaan Penandatanganan Naskah Hibah BMN, Kamis, 25 April 2019.
Baca Juga:
Dirjen Toto menuturkan pembangunan infrastruktur tersebut berasal dari APBN Kementerian ESDM dan dicatat dalam SIMAK BMN sebagai barang persediaan dan harus segera diserahterimakan setelah pembangunan selesai dilaksanakan untuk dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
"Kami serahkan kepada pemprov maupun pemkab/pemkot sebanyak 8.288 unit infrastruktur EBTKE yang tersebar di 46 kabupaten dan dua provinsi dengan total anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastrukturnya sebanyak Rp 240.887.768.596," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, infrastruktur ini dibangun sebagai upaya pemerintah pusat dalam melaksanakan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi nasional serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di daerah. Adapun infrastruktur EBTKE yang diserahkan terdiri atas enam unit PLTS, 3.778 unit PJU, juga satu unit PLT Pome. Pada infrastruktur EBTKE yang diserahterimakan ini, terdapat 4.915 unit beririsan senilai Rp 105.315.762.092 dan yang tidak beririsan 3.513 unit senilai Rp 135.572.006.504.
Baca Juga:
Dirjen Toto mengharapkan infrastruktur yang diserahterimakan dapat dimanfaatkan optimal dengan disertai pemantauan, evaluasi, dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
"Kami mengusulkan alternatif pengelolaan aset yang telah kami serahkan agar sustainable, yaitu melalui lembaga yang sudah dimiliki daerah, BUMD dan BUMDes, menyerahkan langsung kepada masyarakat setempat, kelompok masyarakat atau koperasi, dan kerja sama pengelolaan antara PLN, dinas setempat yang berwenang maupun BLU KESDM," tuturnya.
Ia pun mengapresiasi dukungan para kepala daerah atau yang mewakili bersedia hadir untuk melakukan penandatangan berita acara serah terima dan naskah hibah.
"Saya berharap hibah barang milik negara yang diserahterimakan hari ini dapat diterima dengan baik, dioperasikan dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Kemudian acara dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan prosedur serah terima hibah barang milik negara," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan pula serah terima sejumlah infrastruktur yang dibangun Badan Geologi berupa 268 unit sumur bor, satu museum, serta satu Pusat Survei Geologi oleh Kepala Badan Geologi kepada pemerintah provinsi/pemerintah daerah penerima. (*)
