TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai sebutan people power tidak tepat jika terjadi gerakan massa yang kecewa dengan hasil pemilihan umum. "Itu bukan people power. Itu people ngamuk. Emosional," kata Karyono dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2019.
Baca: Serukan People Power di Medsos, Eggi Sudjana Diadukan ke Polisi
Karyono menjelaskan, terjadinya people power harus memenuhi sejumlah prasyarat jika merujuk pada teori sosial, di antaranya ada faktor obyektif dan subyektif. Faktor obyektif yaitu jika terjadi kesenjangan kemiskinan yang begitu lebar, pembungkaman kebebasan berpendapat, pemerintahan yang korup, dan otoriter. "Itu pun masih belum cukup. Kadang-kadang ditambah lagi faktor eksternal, adanya kondisi krisis ekonomi," katanya.
Faktor obyektif itu, kata Karyono, akan bertemu faktor subyektif, yaitu adanya aktor-aktor yang dipercaya masyarakat untuk melakukan perubahan. Jika sudah memenuhi semua prasyarat itu, gerakan massa yang terjadi bisa disebut dengan people power.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi, mengaku tak yakin people power bakal terjadi. Ia menilai, people power muncul karena banyak pemicu, yaitu faktor sosial, politik, dan ekonomi yang bertemu, juga kondisi obyektif dan subyektif yang muncul menjadi sebuah gerakan massa.
"Sepanjang restoran masih ramai, mal ramai, anda masih bisa naik Grab dan Gojek, langganan kuota sehingga streaming tidak buffering, maka saya ragu people power," ujar Ade.
Wacana people power sebelumnya dicetuskan politikus Partai Amanat Nasional, Amien Rais. Ia mengatakan akan mengerahkan massa atau people power untuk turun ke jalan jika mereka menemukan kecurangan dalam pilpres 2019. "Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan masif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakan lah Monas, dan menggelar people power," kata Amien.
Baca: Audiensi Bawaslu-ProPrabowo Panas, Ancaman People Power Terlontar
Amien menuturkan, dia memilih menggerakkan people power ketimbang menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menyatakan tak percaya dengan MK.
