TEMPO.CO, Jakarta - Musikus Ahmad Dhani dituntut 1 tahun 6 bulan oleh jaksa dalam perkara pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 23 April 2019. Menurut jaksa penuntut Rahmad Hari Basuki, perbuatan Ahmad Dhani memenuhi unsur dengan sengaja mendistribusikan konten berisi penghinaan seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE juncto Pasal 45 KUHP.
Baca juga: Keributan Kecil Warnai Sidang Ahmad Dhani di PN Surabaya
Jaksa menuturkan pesan bernada penghinaan yang didistribusikan Ahmad Dhani melaui akun instagram miliknya ditujukan kepada massa pengunjuk rasa yang tergabung dalam Elemen Aksi Bela NKRI di Hotel pada 26 Agustus 2018. Kala itu Dhani tertahan dua jam di hotel sehingga batal memimpin deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan.
Menggunakan telepon seluler Iphone 7, Dhani kemudian membuat vlog berisi komentar terhadap aksi unjuk rasa di luar hotel. Dalam vlog tersebut Dhani menyebut-nyebut kata idiot. "Berdasarkan keterangan ahli, kata idiot itu ditujukan pada pengunjuk rasa," kata Hari Basuki.
Dari video yang tersebar itulah Dhani akhirnya dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh perwakilan massa pengunjuk rasa. Menurut jaksa, Ahmad Dhani dengan sengaja merendahkan martabat massa. "Idiot itu berdasarkan keterangan saksi ahli ialah orang yang daya pikirnya rendah, di bawah 25," kata jaksa.
Jaksa mengatakan unsur memberatkan dalam menjatuhkan tuntutan ialah selama persidangan Ahmad Dhani tak menyesali perbuatannya, saksi korban merasa dirugikan martabatnya dan pernah divonis hukuman dalam kasus penghinaan. Adapun yang meringankan, Dhani bersikap sopan.
Baca juga: Yakin Bakal Dibebaskan, Ahmad Dhani Ajukan Kasasi Pekan Ini
Menanggapi tuntutan jaksa Ahmad Dhani minta waktu dua minggu untuk menyusun pleidoi bersama penasihat hukum. Saat ditanya wartawan soal tuntutan 1 tahun 6 bulan, Ahmad Dhani tak banyak bicara. "Lumayan," katanya.
Penasihat hukum Ahmad Dhani, Azis Fauzi menilai jaksa mengabaikan fakta-fakta persidangan. Sebab, kata dia, keterangan saksi justru meringankan kliennya. "Misalnya dalam pasal yang ditujukan itu obyek penghinaan harus individu, bukan organisasi seperti pelapor dalam kasus ini," katanya.
