TPS Tempat Jokowi Nyoblos Mengusung Tema Betawi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi membuka Halal Park, di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa, 16 April 2019. Jokowi mengatakan pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan halal ke Indonesia sebesar 5 juta orang pada 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi membuka Halal Park, di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa, 16 April 2019. Jokowi mengatakan pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan halal ke Indonesia sebesar 5 juta orang pada 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 pada Rabu, 17 April 2019 di TPS 008 yang berlokasi di pelataran kantor Lembaga Administrasi Negara, Gambir, Jakarta Pusat.

    Baca: Kubu Jokowi Harap Penyelenggara Pemilu Belajar dari Kasus Sydney

    Ketua KPPS 008 Hamdy Basjar mengatakan, mereka akan mengusung tema budaya Betawi untuk memanjakan pemilih yang datang ke TPS. "Petugas KPPS, besok, temanya memakai baju Betawi alias batik lenong," kata Hamdy Basjar saat kepada Antara pada Selasa, 17 April 2019.

    Dia menjelaskan pakaian batik yang akan dikenakan itu berwarna biru dengan motif Monas, andong maupun berbagai hal yang berhubungan dengan kebudayaan Betawi. "Pengusungan tema Betawi ini untuk menampilkan identitas budaya lokal, karena kita berada di Jakarta," kata dia.

    Hamdy menuturkan TPS 008 dihiasi oleh tenda berwarna merah dan putih, serta kursi-kursi yang dibungkus kain berwarna kuning keemasan.

    Simak: Makna Dukungan Keluarga Bagi Jokowi dan Sandiaga Uno

    Jumlah petugas KPPS di TPS 008 ada sembilan orang, yaitu tujuh petugas yang bekerja di dalam ruangan TPS dan dua petugas pengaman. "Daftar pemilih tetap di TPS 008 ini berjumlah 198 orang, termasuk pak Jokowi dan ibu Iriana," sebutnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.