Abu Bakar Ba'asyir Golput di Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir melakukan cek kesehatan rutin RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada Selasa, 29 Januari 2019. Baasyir tiba di RSCM pukul 10.00 WIB. Foto: Tim Kuasa Hukum Baasyir

    Narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir melakukan cek kesehatan rutin RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada Selasa, 29 Januari 2019. Baasyir tiba di RSCM pukul 10.00 WIB. Foto: Tim Kuasa Hukum Baasyir

    TEMPO.CO, Bogor-Terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir , menyatakan tidak akan menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum 2019. Sikap Ba'asyir yang tak mau mencoblos diakui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sindur Bogor Sopiana.

    Menurut Sopiana Ba'asyir mengaku tidak ingin dilakukan perekaman biometrik untuk pendataan daftar pemilih tetap atau DPT. “Saat kita mau rekam biometrik, dia nggak mau. Alasannya nggak mau nyoblos,” kata Sopiana dikonfirmasi Tempo, Selasa 16 April 2019.

    Baca: Tak Penuhi Syarat, Ba'asyir Tak Bisa Bebas

    Sopiana tidak mengetahui pasti alasan Ba'asyir tidak ingin menentukan pilihan. Sopiana juga tak mengurusi lebih jauh karena sikap golput  merupakan hak dan tidak bisa dipaksakan.

    “Kalau kami sih tidak ada masalah. Yang jelas ketika kami memfasilitasi, siapapun, bukan hanya Ba’asyir, ketika dia tidak mau (mencoblos) tidak bisa kita paksakan,” tutur Sopiana.

    Simak: Ba'asyir dan Bahaya Laten Terorisme

    Selain mantan pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Solo itu, kata Sopiana, seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Gunung Sindur bersedia dilakukan perekaman biometrik guna mendata DPT.

    Sopiana juga tak mempermasalahkan sikap Ba'asyir. “Seluruhnya sudah direkam biometrik. Hanya saja sebagian besar WBP tidak terdaftar sebagai DPT,” kata Sopiana.

    ADE RIDWAN YANDWIPUTRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.