TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan TNI dan Polri untuk menjaga netralitas saat pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April nanti. Dia mengatakan aparat keamanan harus berpikir bahwa menjaga pemilu merupakan kehormatan dan suksesnya pelaksanaan pemilu adalah kebanggaan bangsa.
Baca: Wiranto Ingatkan Menjelang Pemilu 2019 Jangan Ada Gerakan Massa
"Ini yang sudah diingatkan berkali-kali oleh Panglima TNI maupun Kapolri, jaga netralitas sebagai aparat keamanan yang baik dan terpercaya," kata Wiranto di kantornya, Senin, 15 April 2019.
Wiranto mengatakan itu saat membuka rapat koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019 di Gedung Kementerian Politik Hukum dan Kemananan, Jakarta.
Rapat dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kejaksaan Agung, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan. Rapat juga dilakukan bersama sejumlah kepala lembaga yang berkaitan dengan pemilu.
Setidaknya, ada enam instruksi yang disampaikan Wiranto mengawali rapat tersebut. Pertama, Wiranto meminta aparat keamanan untuk menciptakan ruang yang aman bagi pemilih untuk dapat memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara dengan bebas dan tanpa tekanan.
Dia juga meminta kepada aparat untuk membantu penyelenggara pemilu apabila masih ada perlengkapan atau peralatan yang kurang.
Baca: Ucapan Wiranto Dianggap Bisa Ubah Golput Jadi Gerakan Ideologis
Selanjutnya, Wiranto meminta aparat untuk mengidentifikasi potensi gangguan pemilu. Dia meminta aparat untuk segera menetralisir ancaman bila ditemukan. Selain itu, Wiranto meminta aparat keamanan untuk mengawal proses penghitungan suara dengan ketat untuk mengindari kecurangan. "Kawal penghitungan suara dengan ketat," kata dia.
