Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu 2019 Panas, Penyelenggara Negara Diserukan Jaga Integritas

image-gnews
Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan yang menamakan diri Rumah Indonesia menyerukan tiga maklumat menjelang pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019. Seruan lantaran panasnya pelaksanaan Pemilu 2019 yang dianggap telah menyebabkan masyarakat terbelah.

“Kita menghadapi kegentingan situasi. Sejak era Orde Baru, Republik Indonesia belum pernah mengalami keterbelahan yang massif seperti sekarang,” kata satu di antara deklarator gerakan Rumah Indonesia, Ichsan Loulembah, lewat keterangan tertulis, Jumat malam 12 April 2019.

Seruan Rumah Indonesia adalah, pertama, agar penyelenggara negara bisa menjaga integritas dan tidak terlibat dalam kontestasi politik. Menurut Ichsan, kekuasaan harus dijalankan untuk menjamin keselamatan rakyat dalam menggunakan hak pilihnya.

Seruan kedua, mengajak seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya, serta melawan praktik politik uang, intimidasi, dan kebohongan. “Sehingga keputusan rakyat nantinya menjadi rahim bagi suatu pemerintahan yang bekerja dalam garis konstitusi dan dasar negara Pancasila,” ujar Ichsan.

ichsan yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI itu mengungkap seruan ketiga atau terakhir, yakni mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergabung dan bekerja sama mengatasi keterbelahan. "Untuk menjaga keselamatan dan keutuhan bangsa," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rumah Indonesia adalah gerakan yang dideklarasikan oleh penggiat, akademisi, jurnalis, dan tokoh masyarakat untuk mencegah konflik usai Pemilu 2019. Selain Ichsan, ada 31 tokoh lainnya yang menjadi deklarator gerakan ini, di antaranya jurnalis senior Dadang RHS, penulis Salim Said, dan dosen Universitas Indonesia Firmanzah.

Ichsan menuturkan maklumat lalu muncul karena keprihatinan mengenai panas dan tidak sehatnya kondisi masyarakat menjelang Pemilu kali ini. Menurut dia, kondisi itu muncul lantaran panjangnya masa kampanye yang sampai tujuh bulan, dan narasi politik dari dua kubu calon presiden yang menciptakan keterbelahan sosial-politik. “Ini tidak mudah dipulihkan,” kata dia.

Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan lembaga negara yang diragukan bisa menjadi penyangga atas eskalasi politik yang kian meningkat. Pers, cendikiawan dan agamawan, kata dia, juga turut terlibat dalam pusaran pertarungan politik Pemilu 2019. “Padahal mereka diharapkan mencerahkan moral publik.”

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Airlangga Hartarto Yakin Prabowo Bisa Bawa Ekonomi Tumbuh 8 Persen: Belajar dari 1986-1997

6 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024. TEMPO/Hammam Izzuddin
Airlangga Hartarto Yakin Prabowo Bisa Bawa Ekonomi Tumbuh 8 Persen: Belajar dari 1986-1997

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan target Presiden Prabowo Subianto membawa perekonomian Indonesia tumbuh 8 persen bukan hal yang mustahil.


Presiden Prabowo Subianto Badan Pengawas Pembangunan Meniru Orde Baru

10 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto Badan Pengawas Pembangunan Meniru Orde Baru

Badan ini bertugas mengoptimalkan program pembangunan, mengawasi anggaran negara, dan memonitor semua program pemerintah.


Bawaslu Tangani 70 Dugaan Pelanggaran Sebulan Masa Kampanye di Pilkada Jabar

12 hari lalu

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Syaiful Bachri memberikan keterangan di Gedung Bawaslu Jabar, Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)
Bawaslu Tangani 70 Dugaan Pelanggaran Sebulan Masa Kampanye di Pilkada Jabar

Bawaslu Jabar mengungkapkan, 70 dugaan pelanggaran dalam masa kampanye Pilkada Jabar 2024 itu terjadi sejak 25 September hingga 20 Oktober 2024.


Bawaslu Berharap Politik Uang Masuk Kategori Kejahatan Berat, Ini Alasannya

18 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Bawaslu Berharap Politik Uang Masuk Kategori Kejahatan Berat, Ini Alasannya

Bawaslu kerap kesulitan dalam menangani pelanggaran politik uang karena masalah pembuktian.


Gus Miftah Ikut Dipanggil Prabowo, Sinyal Kedekatan Keduanya dan Kontroversi Saat Pilpres 2024

19 hari lalu

Momen Gus Miftah membagikan uang. Foto: Istimewa
Gus Miftah Ikut Dipanggil Prabowo, Sinyal Kedekatan Keduanya dan Kontroversi Saat Pilpres 2024

Gus Miftah turut dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Ia pernah disorot publik lakukan aksi kontroversi saat Pilpres 2024.


Jelang Pilkada, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Risywah Politik

20 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, dalam podcast Bocor Alus Tempo di UGM, Yogyakarta, 26 Agustus 2024. (Youtube@tempo.co)
Jelang Pilkada, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Risywah Politik

PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram untuk politik uang dalam Pilkada 2024. Muhammadiyah menyoroti pentingnya menjaga integritas demokrasi.


Survei IPO: Mayoritas Warga Jakarta Menerima Politik Uang

24 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Survei IPO: Mayoritas Warga Jakarta Menerima Politik Uang

Survei IPO menemukan bahwa masyarakat sadar akan buruknya politik uang, tetapi tetap mengharapkan uang kampanye paslon.


Sentra Gakkumdu Telusuri Dugaan Politik Uang Paslon di Banten

24 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Sentra Gakkumdu Telusuri Dugaan Politik Uang Paslon di Banten

Seseorang menyebar duit dari jendela atas kendaraannya. Dilaporkan atas dugaan melakukan politik uang.


Gembar-gembor Jokowi Soal Revolusi Mental, Bagaimana Hasilnya Setelah 10 Tahun Pemerintahannya?

25 hari lalu

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Gembar-gembor Jokowi Soal Revolusi Mental, Bagaimana Hasilnya Setelah 10 Tahun Pemerintahannya?

Jokowi segera purnatugas. Di awal pemerintahannya, Jokowi gembar-gemborkan soal program revolusi mental. Bagaimana hasilnya setelah 10 tahun berkuasa?


Setahun Setelah G30S Penetapan Hari Kesaktian Pancasila

35 hari lalu

Kondisi Monumen Pancasila Sakti menjelang Hari Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Menjelang Hari Kesaktian Pancasila, Monumen Pancasila Sakti disterilkan untuk persiapan upacara 1 Oktober.  TEMPO/Ilham Balindra
Setahun Setelah G30S Penetapan Hari Kesaktian Pancasila

Setiap 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila, bagaimana asal-usulnya?