Partai Golkar Pecat Bowo Sidik Demi Jaga Elektabilitas

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lodewijk Freidricj Paulus saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Lodewijk Freidricj Paulus ditunjuk sebagai Sekjen Partai Golkar. TEMPO/Subekti.

    Lodewijk Freidricj Paulus saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Lodewijk Freidricj Paulus ditunjuk sebagai Sekjen Partai Golkar. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar resmi memecat kadernya, Bowo Sidik Pangarso, sebagai pengurus DPP untuk menjaga elektabilitas partai itu dalam tiga pekan menjelang hari-H pencoblosan, Pemilu 2019. "Agar tak mempengaruhi (elektabilitas Golkar), tadi malam kami langsung mengambil langkah-langkah antisipasi," ujar Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Paulus di kantor DPP Golkar, Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2019.

    Bowo Sidik dikabarkan terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) pada Kamis, dini hari tadi. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi resmi dari KPK.

    Setelah memecat Bowo, Lodewijk mengatakan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga telah memanggil Nusron Wahid selaku Korbid Pemenangan Pemilu Jawa-Kalimantan untuk mengamankan wilayah Jateng 1, yang selama ini dipegang Bowo Sidik. "Untuk sementara (penanganan) wilayah Jateng I diambil alih langsung oleh pak Pak Nusron," ujar dia.

    Langkah cepat ini diambil, ujar Lodewijk, karena Jawa Tengah I merupakan salah satu daerah pemilihan atau dapil 'neraka', karena persaingannya sangat ketat.

    Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan serangkaian OTT sejak hari Rabu hingga Kamis dinihari. Total ada delapan orang yang diamankan dengan unsur pejabat BUMN, swasta dan anggota DPR.

    Juru bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya mengatakan tindakan tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan tindak pidana suap terkait distribusi pupuk antara perusahaan BUMN dan swasta.

    KPK kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang itu secara intensif.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.