TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin menjelaskan soal fatwa golput haram yang baru-baru ini menjadi pembicaraan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menjelaskan, fatwa itu sudah dikeluarkan sejak lama, yakni pada 2014 lalu.
Baca: Ke Yogya dan Jateng, Ma'ruf Amin: Jaga Suara Agar Tak Masuk Angin
"Saya kira itu sudah dari dulu. Saya sudah buatkan itu 2014 di Padang Panjang, supaya jangan membuang suara," ujar Ma'ruf lewat keterangan tertulis pada Selasa, 26 Maret 2019.
Lewat fatwa tersebut, MUI mengingatkan bahwa masyarakat harus memilih pada pilpres 2019 nanti. Pasalnya, jika tidak memilih atau golput, maka hukumnya haram. Ma'ruf mengatakan, fatwa itu dimunculkan lagi karena ada isu kelompok tertentu mencoba mempengaruhi pemilih untuk golput alias tak hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos.
Namun, ia membantah bahwa fatwa tersebut dibuat semata-mata untuk kepentingan politik kelompoknya saja. Ma'ruf menuturkan bahwa fatwa tersebut sudah disepakati oleh komisi fatwa. "Itu memang dari 2014 sudah diluncurkan di forum namanya Itjima Ulama, yang dihadiri oleh seluruh komisi fatwa se-Indonesia," ujar Ma'ruf.
Menurut calon wakil presiden nomor urut 01 ini, tujuan dikeluarkannya fatwa tersebut tak lain supaya setiap orang mengambil tanggung jawab, supaya jangan karena kemarahan, kejengkelan, ketidakpercayaan, kemudian tidak memberikan partisipasinya saat pemilihan. "Mereka kan punya akal, punya cara berfikir yang sehat. Kenapa dia tidak memilih, pilihan yang terbaik dengan pertimbangan yang sehat," ujar Ma'ruf.
Baca: Ma'ruf Amin: Pilih Capres-Cawapres Berbaju Putih
Dia juga mengatakan, adapun manfaat dikeluarkan fatwa ini untuk negara, agar sistem pemerintahan semakin kuat. "Tentu keuntungan untuk negara bangsa. Artinya ketika golput itu semakin sedikit itu, kepercayaan kepada sistem pemerintahan kita ada," ujar Ma'ruf Amin.
