Jadi Tersangka Suap di KPK, Anggota DPR Masih Terima Gaji

Reporter

Editor

Amirullah

Tersangka anggota DPR RI fraksi PAN, Sukiman bergegas meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019. Sukiman diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan atas kasus dugaan suap terkait DAK Kabupaten Kebumen pada APBN-P 2016. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indra Iskandar menuturkan anggota DPR dari Fraksi PAN periode 2014-2019, Sukiman, masih menerima gaji meski kini statusnya sudah menjadi tersangka. Ia diduga terlibat suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Baca: Angka Kepatuhan LHKPN Anggota DPR Paling Rendah 

"Basis kami adalah keputusan presiden, jadi sejauh keputusan presiden belum ada pemberhentian, hak sebagai anggota dewan tetap kami berikan," ujar Indra di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Jakarta Selatan pada Kamis, 21 Maret 2019.

Indra hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sukiman. Dalam kasus suap ini, Sukiman disebut menerima suap antara Juli 2017-April 2018. 

Selain Sukiman, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yakni Pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba, yang diduga sebagai pemberi suap dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Peguningan Arfak, Papua Barat.

Natan selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Sukiman selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan.

Dalam proses pengajuannya, Natan Pasomba bersama pihak pengusaha melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Pihak pegawai Kemenkeu kemudian meminta bantuan kepada Sukiman.

Diduga, terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum/Dana Insentif Daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017-2018.

Baca: Jadi Terdakwa, Sisca Dewi Merasa Karir Politiknya Terganggu

Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI






KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

1 jam lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

4 jam lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

5 jam lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

8 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

10 jam lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

11 jam lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


Hillary Brigita Lasut Laporkan Mamat Alkatiri, Ahli Hukum Pidana: Mestinya Politisi Bisa Lebih Toleran

19 jam lalu

Hillary Brigita Lasut Laporkan Mamat Alkatiri, Ahli Hukum Pidana: Mestinya Politisi Bisa Lebih Toleran

Pelaporan Mamat Alkatiri atas dugaan pencemaran nama baik anggota DPR Hillary Brigitta Lasut dianggap berlebihan.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

1 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

1 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.