Jokowi: Ada yang Teriak Pasal 33 Tapi Punya Lahan 5 Kali Jakarta

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menyadap pohon karet usai Silaturahmi Bersama Petani Karet di Perkebunan Rakyat Desa Lalang, Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan, 9 Maret 2019. Foto : Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menyadap pohon karet usai Silaturahmi Bersama Petani Karet di Perkebunan Rakyat Desa Lalang, Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan, 9 Maret 2019. Foto : Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Bandung - Calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi, menyinggung soal lawan-lawan politiknya yang kerap menyerukan penerapan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. 

    Baca juga: Jokowi dan Sandiaga di Bandung, Pengamat: Jawa Barat Strategis

    "Jangan sampai ada yang teriak-teriak pesimisme lagi. Jangan juga ada yang teriak-teriak Pasal 33, Pasal 33, jangan sampai ada lagi yang teriak-teriak 1 persen menguasai 90 persen aset. Tapi dia sendiri memiliki 5 kali Provinsi Jakarta lahannya," kata Jokowi dalam acara deklarasi Jabar Ngahiji di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ahad, 10 Maret 2019.

    Salah satu ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 berbunyi, ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

    Jokowi memang tak menyebut nama. Namun, perkataannya ini seolah menjawab kubu Prabowo Subianto yang kerap menyebut bahwa selama ini sumber daya alam di era kepemimpinan Jokowi hanya dikuasi oleh segelintir orang saja.

    Menurut Jokowi, pemberian konsesi lahan negara kepada perusahaan sebetulnya tidak masalah dan legal saja. "Tetapi lahan itu harus produktif, lahan itu harus memberikan manfaat kepada negara, lahan itu harus memberikan manfaat kepada rakyat. Tapi kalau lahannya 5 kali lipat lebih dari Provinsi Jakarta, 5 kalinya Jakarta lahan itu..." Jokowi tak melanjutkan ucapannya, namun para pendukung terus menyerukan 'balikin, balikin, balikin'.

    Jokowi mengaku heran program-programnya yang memberikan konsesi, hutan sosial, dan sertifikat kepada rakyat dituding tidak bermanfaat. Selama empat tahun, Jokowi sudah memberikan 2,6 juta hektare konsesi perhutanan sosial selama 35 tahun kepada petani, nelayan dalam empat tahun pemerintahannya.

    Simak juga: Jokowi di Bandung: ke Terowongan Air Nanjung - Deklarasi Ngahiji

    "Sertifikat yang sudah kami berikan kepada rakyat sertifikat tanda bukti hukum hak atas tanah yang sudah kami berikan sudah lebih dari 16 juta sertifikat, kok dibilang katanya tidak bermanfaat. Apa inginnya semua diberikan kepada yang gede-gede saja?" ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.