Komnas HAM Minta Kejaksaan Lanjutkan Penanganan Kasus Talangsari

Salah satu perwakilan korban peristiwa Talangsari 1989 berbicara saat melakukan audiensi di gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin, 4 Maret 2019. Mereka melaporkan keberatannya atas Deklarasi Damai sepihak yang dilakukan Tim Terpadu Kementrian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) pada Rabu, 20 Februari lalu di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M. Choirul Anam, mengatakan lembaganya telah bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan menyerahkan hasil penyelidikan kasus Talangsari, Lampung, ke Jaksa Agung. Saat ini, Jaksa Agung yang harus menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat itu sebagai penyidik. 

“Penyidik berwenang memperdalam bukti dan kesaksian dan diteruskan ke penuntutan kemudian pengadilan,” ujar Choirul kepada Tempo, Selasa, 5 Maret 2019. Jaksa Agung juga bisa menghentikan kasus ini jika dinilai tidak memenuhi unsur atau pembuktian.

Baca: Komnas HAM: Ada Desakan Publik dalam Kasus ...

Menurut Choirul, kasus Talangsari dalam hukum dikategorikan masa lalu yang mekanismenya adhoc sesuai Undang-Undang Pengadilan HAM. Dalam undang-undang, kasus yang seperti ini mekanisme diatur mulai dari penyelidikan Komnas, penyidikan oleh kejaksaan agung, dan pembentukan pengadilan HAM adhoc.

“Bukan diupayakan membelokkan kasus itu dalam mekanisme lain, mekanisme impunitas.” Pembelokan itu, kata Choirul, seperti terlihat dalam deklarasi damai yang dirancang oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.

Baca: 4 Hal Ini Jadi Rekomendasi Komnas HAM untuk ...

Dia menyatakan upaya yang didorong oleh Kementerian Polhukam adalah pelanggaran undang-undang pengadilan HAM. “Apalagi pihak-pihak yang dominan terdapat di dalam deklarasi itu bukan pihak yang masuk dalam peristiwa.”

Komnas HAM menyayangkan cara yang melibatkan aparat hukum ini. Menurut Choirul, kasus Talangsari adalah salah satu kasus yang menjadi indikator posisi Presiden Jokowi dalam penyelesaian kasus. “Apakah dia patuh dan tunduk pada hukum sebagai basis prinsip negara hukum atau presiden berdiri dalam kepentingannya.”






Komnas HAM Buka Peluang Selidiki Lagi Dugaan Pelanggaran HAM di Desa Wadas

15 jam lalu

Komnas HAM Buka Peluang Selidiki Lagi Dugaan Pelanggaran HAM di Desa Wadas

Komnas HAM nantinya akan difokuskan untuk menyelidiki kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Desa Wadas.


Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

3 hari lalu

Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

Dari pantauan PJS di beberapa panti penyandang disabilitas mental di Jakarta dan beberapa kota di Pulau Jawa, pemasungan masih banyak dilakukan.


Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

8 hari lalu

Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

Komnas HAM akan menggelar rapat komisioner bulan depan untuk menentukan apakah akan membuka kembali investigasi Tragedi Kanjuruhan atau tidak.


Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

8 hari lalu

Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

Apabila Anda melihat atau menjadi korban kekerasan seksual, bisa segera hubungi 5 posko pengaduan berikut ini, sekaligus untuk pendampingan hukum.


Jenderal Andika Perkasa Pensiun Bulan Depan, Bagaimana Syarat Pengangkatan Panglima TNI?

17 hari lalu

Jenderal Andika Perkasa Pensiun Bulan Depan, Bagaimana Syarat Pengangkatan Panglima TNI?

Jenderal Andika Perkasa akan pensiun Desember mendatang, berikut adalah mekanisme pengangkatan Panglima TNI. Komnas HAM punya 7 syarat.


Densus 88 Tangkap 3 Tersangka Kasus Terorisme di Lampung, Sita Amunisi dan Buku Jihad

17 hari lalu

Densus 88 Tangkap 3 Tersangka Kasus Terorisme di Lampung, Sita Amunisi dan Buku Jihad

Densus 88 menangkap tiga orang tersangka kasus terorisme di Lampung yang merupakan jaringan Jamaah Islamiyah pada 9-11 November 2022.


Ini Harapan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Kepada Komnas HAM

18 hari lalu

Ini Harapan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Kepada Komnas HAM

Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan berharap Komnas HAM bisa mengusut tuntas peristiwa yang menewaskan 135 orang tersebut.


Komnas HAM Akan Dalami Rekomendasi Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

18 hari lalu

Komnas HAM Akan Dalami Rekomendasi Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Komnas HAM berjanji akan mengkaji ulang hasiil investigasi mereka terhadap Tragedi Kanjuruhan.


Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Temui Komnas HAM

18 hari lalu

Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Temui Komnas HAM

Puluhan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan menemui Komnas HAM hari ini.


Komisioner Komnas HAM yang Baru Resmi Terbentuk, Begini Strukturnya

21 hari lalu

Komisioner Komnas HAM yang Baru Resmi Terbentuk, Begini Strukturnya

Atnike Nova Sigiro berharap dewan komisioner Komnas HAM yang baru terbentuk tersebut bisa bekerja secara maksimal dalam penegakan HAM di Indonesia.