Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

NU Usul Sebutan Kafir Dihapus, PGI: Menghargai Satu Sama Lain

image-gnews
Ilustrasi gereja di Sumatera Utara
Ilustrasi gereja di Sumatera Utara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) mengapresiasi langkah Nahdlatul Ulama (NU) yang mengusulkan agar tak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam. Usulan ini merupakan hasil Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Musyawarah Nasional Alim Ulama NU, yang baru berakhir kemarin, di Banjar, Jawa Barat.

Baca: NU Usul Hapus Sebutan Kafir, PGI: Bisa Perkuat Persatuan Bangsa

Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom mengatakan usulan itu sangat sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh NU selama ini. Ia mengatakan tanpa keputusan ini pun, sebenarnya mengkafirkan non-muslim di Indonesia bukanlah tradisi NU.

"Namun keputusan ini menjadi penting, sebagai penegasan untuk menolak fenomena yang berkembang dewasa ini, yakni semangat mengkafirkan umat lain oleh sebagian umat Islam," kata Gomar kepada Tempo, Sabtu, 2 Maret 2019.

Gomar mengatakan saat ini fenomena mengkafir-kafirkan ini sangat memprihatinkan. Sebab selain merupakan kekerasan teologis, hal ini juga dapat mengusik persaudaraan dan kerjasama sesama anak bangsa. Jika terus terjadi, hal ini berpotensi memecah masyarakat Indonesia sebagai bangsa.

Karena itu, Gomar menilai keputusan Munas NU tersebut dapat semakin memperkokoh kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tentu kami tidak hendak menggugat penggunaan kata kafir dalam kita suci, kalau itu memang ada. Namun dalam terang masyarakat majemuk, dan dalam perspektif kemanusiaan sejati, patutlah kita mengembangkan pemahaman yang lebih menghargai satu sama lain," kata Gomar.

Sebelumnya, usulan ini muncul setelah dalam sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, penggunaan kata kafir kepada WNI non muslim dianggap mengandung unsur kekerasan teologis. Pimpinan sidang, Abdul Moqsith Ghazali, mengatakan para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tapi 'Muwathinun' atau warga negara. "Dengan begitu status mereka setara dengan warga negara yang lain," kata Mosqith.

Simak juga: NU Usul Sebutan Kafir ke Nonmuslim Indonesia Dihapus

Meski begitu, Moqsith mengatakan hal ini bukan berarti NU akan menghapus seluruh kata kafir di Al Quran atau hadis. Keputusan dalam Bahtsul Masail Maudluiyyah ini hanya berlaku pada penyebutan kafir untuk warga Indonesia yang nonmuslim.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PGI Blak-blakan Tolak Izin Usaha Tambang: Belum Ada Cerita Sukses Industri Ekstraktif Bikin Lingkungan Lestari

18 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
PGI Blak-blakan Tolak Izin Usaha Tambang: Belum Ada Cerita Sukses Industri Ekstraktif Bikin Lingkungan Lestari

Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pdt Henrek Lokra mengatakan pihaknya belum mendapat tawaran izin usaha tambang dari pemerintah.


PGI Kritik Freeport Tidak Ikut Memperkuat Pertanian di Papua

23 hari lalu

Sagu diolah dari pohon rumbia di Kampung Numbrat, Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw.Tempo/Francisca Christy Rosana
PGI Kritik Freeport Tidak Ikut Memperkuat Pertanian di Papua

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Papua mengkritik sikap Freeport yang lebih memilih mendatangkan bahan pangan dari luar Papua.


Masyarakat Adat Ucapkan Terima Kasih karena KWI dan PGI Tak Terima IUP untuk Ormas Keagamaan

34 hari lalu

Rukka Sombolinggi menyampaikan pidato pada pembukaan KMAN VI.Sumber foto: Dokumentasi AMAN.
Masyarakat Adat Ucapkan Terima Kasih karena KWI dan PGI Tak Terima IUP untuk Ormas Keagamaan

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara berharap KWI dan PGI tetap bertahan dan tidak menerima tawaran IUP untuk mengelola tambang dari pemerintah


PGI Sebut Regulasi Dirikan Rumah Ibadah Harus Dapat Rekomendasi FKUB Aturan Absurd

36 hari lalu

Ilustrasi pembangunan gereja. shutterstock.com
PGI Sebut Regulasi Dirikan Rumah Ibadah Harus Dapat Rekomendasi FKUB Aturan Absurd

PGI sudah lama mengusulkan penghapusan aturan rekomendasi FKUB untuk mendirikan rumah ibadah.


PGI Sebut Tak akan Terima Izin Tambang: Potensial Berhadapan dengan Diri Sendiri

41 hari lalu

(kiri-Kanan) Jacklevyn Manuputty Sekretaris Umum PGI, Ketua Umum Persekutuan Gereja - Gereja Indonesia, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Allisa Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Mgr. Yanuarius Theofilus Maatopai You, Tokoh Muhammadiyah Drs. Marzuki, S.H Darusman, Konferensi Waligereja Indonesia Mgr. Siprianus Hormat menghadiri Konferensi Pers
PGI Sebut Tak akan Terima Izin Tambang: Potensial Berhadapan dengan Diri Sendiri

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom tegas mengatakan bahwa organisasi keagamaannya tidak akan menerima tawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).


Pemerintah Beri Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Bahlil: Jalan Menuju Surga. Insyallah Tuhan akan Beri Pintu

47 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Pemerintah Beri Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Bahlil: Jalan Menuju Surga. Insyallah Tuhan akan Beri Pintu

Menteri Investasi Bahlil Lahadallia mengatakan pemerintah menjalin komunikasi dengan organisasi keagamaan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).


Walhi Dorong Ormas Keagamaan Penolak Izin Tambang Gugat ke MA, Begini Respons PGI dan NWDI

20 Juni 2024

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Walhi Dorong Ormas Keagamaan Penolak Izin Tambang Gugat ke MA, Begini Respons PGI dan NWDI

Walhi mendorong ormas keagamaan yang menolak pemberian izin tambang agar menggugat ke Mahkamah Agung.


Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

20 Juni 2024

Tambang batubara Darma Henwa.
Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

Sejak ormas keagamaan dibolehkan Jokowi untuk mengelola izin tambang, baru PBNU yang menyatakan minat. Kenapa?


Ormas Keagamaan Menolak Izin Tambang, Soal Kerusakan Lingkungan hingga Rentan Konflik

13 Juni 2024

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Ormas Keagamaan Menolak Izin Tambang, Soal Kerusakan Lingkungan hingga Rentan Konflik

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan tidak akan memaksa ormas keagamaan untuk menerima izin tambang


Ormas Keagamaan yang Tegas Tolak Konsesi Izin Tambang: PGI, KWI, HKBP, dan NWDI

11 Juni 2024

Sejumlah
Ormas Keagamaan yang Tegas Tolak Konsesi Izin Tambang: PGI, KWI, HKBP, dan NWDI

Berikut sejumlah ormas keagamaan yang tegas menolak konsesi izin tambang dari pemerintah. Apa alasan PGI, KWI, HKBP, dan NWDI?