Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AHY Sebut Politik dan Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran

image-gnews
Kader Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi pernyataan pers di hari ulang tahunnya serta dukungan kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di rumah SBY, Kuningan, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Tempo Rezki Alvionitasari
Kader Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi pernyataan pers di hari ulang tahunnya serta dukungan kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di rumah SBY, Kuningan, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Tempo Rezki Alvionitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut situasi politik dan demokrasi Indonesia yang susah payah dibangun sejak 1998 kini malah mengalami kemunduran. AHY mengatakan, situasi ini tercermin semakin nyata di tengah kontestasi Pemilihan Umum 2019.

Baca: Pidato Politik, AHY Singgung Hukum yang Tajam ke Oposisi

Dia berujar, pesta demokrasi yang mestinya bertujuan memajukan bangsa malah dijadikan ajang memaksakan keyakinan dan pilihan politik oleh pihak-pihak tertentu.

"Dampaknya, muncul fanatisme yang berlebihan; yang pada akhirnya, justru kontra-produktif dengan tujuan memajukan bangsa dan negara itu sendiri," kata AHY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat malam, 1 Maret 2019.

AHY lantas mencontohkan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat akibat perbedaan keyakinan dan pilihan politik. Semisal, pertengkaran di grup Whatsapp atau layanan pesan lainnya.

Keberadaan grup yang tujuannya untuk komunikasi dan silaturahmi, kata AHY, malah menjadi ruang debat kusir untuk membela pandangan subjektifnya dengan membabi buta. Akibatnya, mereka tak mau lagi mendengar dan melihat secara jernih dan obyektif.

AHY melanjutkan, masyarakat bahkan secara sukarela, cepat, dan tanpa sadar telah ikut menyebarkan kabar bohong atau hoaks. Padahal, penyebaran hoaks ini juga memiliki implikasi hukum yang dapat merugikan diri sendiri. "Dengan kata lain, tanpa sadar, kita telah mencelakakan diri sendiri, hanya karena fanatisme terhadap pilihan politik tertentu," kata AHY.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masih menyoal grup Whatsapp, kata AHY, ada pula anggota yang keluar dari grup lantaran perbedaan pandangan dan pilihan politik. Variasi kejadian lainnya ialah adanya anggota yang dikeluarkan dari grup oleh admin karena dianggap mengganggu stabilitas di dalam grup tersebut.

Tak cuma silaturahmi terganggu, AHY mengatakan penggunaan warna dan simbol jari pun menjadi masalah. Simbol jari ini bisa memicu persoalan tak hanya di media sosial, tetapi juga saat berfoto. AHY berujar, bahkan kalangan perwira Tentara Nasional Indonesia turut menjadi korban hoaks.

"Simbol jari saat foto bersama yang menandakan angkatan kelulusan di Akademi Militer, dianggap sebagai dukungan pada paslon tertentu," kata dia.

Contoh berikutnya yang dibahas AHY ialah kejadian diturunkannya seorang penumpang taksi online di tengah jalan oleh pengemudinya. Penyebabnya, si penumpang mengenakan kaus salah satu pasangan calon di pemilihan presiden 2019, yang berbeda dari pilihan si pengemudi.

Baca: Pimpin Pemenangan Pemilu, AHY Akan Pidato Politik Hari Ini

"Di tempat lain, makam terpaksa dibongkar dan jenazah dipindahkan, karena pemilik tanah pemakaman dan keluarga almarhum berbeda pilihan politik," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

13 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.


Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

17 jam lalu

Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang Erry Sadewo bersalaman dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang Suharsono, di Kantor DPD PKS Kota Semarang, Senin 6 Mei 2024. ANTARA/HO-PKS
Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.


Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

19 jam lalu

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono usai melakukan tes terhadap calon wali kota Jakarta Utara di DPRD DKI, 16 Februari 2021. Tempo/Imam Hamdi
Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

Demokrat tidak mempermasalahkan majunya kembali Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta.


Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

20 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.


Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

23 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 12 November 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.


Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

1 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.


Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani (tengah), Wakil Komandan Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman (kedua kiri) bersama jajaran TKN memberikan keterangan pers membantah tudingan soal Prabowo hanya menjabat 2 tahun sebagai Presiden di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.


KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

1 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg


Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.


Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

1 hari lalu

Eko Patrio. Foto : Instagram
Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.